5 Politikus Muslim Inggris, dari Wali Kota Hingga Menteri

1. Mohammad Lutfur Rahman

Rahman adalah seorang politisi Inggris kelahiran Bangladesh pada 12 September 1965. Ia adalah walikota pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung di Tower Hamlets, dekat kota London.

Rahman terpiilih sebagai calon independen pada 2010. Sebelumnya, antara 2008 dan 2010, ia menjadi anggota dewan kota dari Partai Buruh.

Rahman terpilih lagi pada 2014, tapi hasil pemilu dibatalkan pada 23 April 2015 karena Pengadilan Komisi Pemilu mendapati Rahman bersalah atas korupsi atau praktik ilegal ataupun keduanya dalam pemalsuan terutama terkait dana politik untuk pemiu dari ShirajHaque, seorang pengusaha restoran ternama.

Selain dugaan penerimaan dana ilegal, pada 2011 harian London Evening Standard mengungkapkan bahwa Rahman menghambur-hamburkan dana untuk berbagai fasilitas mewah terkait jabatannya, misalnya penyewaan Mercedes Benz E-class dengan biaya 72 pound sterling per hari, padahal para pejabat dan walikota lain di Inggris lazim menggunakan kendaraan umum.

2. Humza Yousaf

Humza Yousaf adalah seorang politikus Skotlandia dan menjabat sebagai Menteri Urusan Eropa dan Pembangunan Internasional. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Urusan Luar dan Pembangunan Internasional.

Pria kelahiran 7 April 1985 ini terpilih sebagai anggota parlemen Skotlandia mewakili kota Glasgow pada 2011.

Ia adalah putra dari keluarga imigran yang hijrah ke Inggris pada 1960-an. Ibunya berasal dari Kenya dan ayahnya berasal dari Pakistan.

Sejak masa mudanya, Yousaf kerap terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, mulai dari organisasi kepemudaan hingga penggalangan dana amal, bahkan sempat menjadi sukarelawan sebagai juru bicara bagi badan amal Islamic Relief.

Yousaf juga pernah bekerja di stasiun radio setempat selama 12 tahun dan terlibat dalam proyek penyediaan pangan bagi kaum tunawisma dan pencari suaka di Kota Glasgow.

Pada 2008, selagi menjadi staf bagi beberapa anggota parlemen, ia terpilih dalam program pertukaran profesi IVLP yang digagas oleh Kemenlu AS (US State Deparment).

Pada 2009, pria lulusan University of Glasgow ini dianugerahi penghargaan “Future Force of Politics” oleh Young Scottish Minority Ethnic Awards.

3. Sayeeda Hussain Warsi

Wanita Pakistan kelahiran 28 Maret 1971 ini seorang pengacara, politisi dan anggota parlemen dari sayap konservatif. Ia bahkan pernah menjadi salah satu ketua Partai Konservatif.

Antara 2010 dan 2012, Sayeeda Hussain Warsi pernah menjadi Menteri tanpa portfolio dalam kabinet pertama David Cameron. Ia kemudian menjadi Menteri Senior Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran, kemudian menjabat Menteri Urusan Agama dan Masyarakat hingga mengundurkan diri pada Agustus 2014.

Warsi menghabiskan masa kecil di West Yorkshire. Ia belajar hukum di University of Leeds dan Crown Prosecution Service. Ia meninggalkan dunia hukum untuk mengikuti pemilu parlemen pada 2004, walaupun belum berhasil.

Pada 2007, ia menduduki posisi Menteri Muda Kesatuan Masyarakat dan Aksi Sosial. Ia adalah wanita Muslim pertama yang duduk dalam kabinet.

Warsi mendirikan sekaligus menjadi salah satu pemimpin Ministerial Task Force on Islamic Finance, industri yang menurutnya bernilai sekitar 1,85 triliun dolar setiap tahun dengan pertumbuhan hingga 15% per tahun.

Dengan umat Islam, Warsi bergandengan tangan dengan pegiat muda Amnesty guna menggalang petisi mendukung hak-hak wanita di Afghanistan.

Namun demikian, pada 30 November 2009, ia ditimpuki telur mentah oleh sekelompok warga Muslim ketika berjalan-jalan di Luton. Menurut anggota kelompok itu, Warsi belum menjadi Muslim yang sepantasnya karena mendukung kematian kaum Muslim Afghanistan.

Menurut Warsi kepada BBC, kelompok pemuda itu adalah “sekumpulan pemuda bodoh yang tidak mewakili mayoritas Muslim Inggris.”

Ketika Perdana Menteri Tory mencoba melarang kaum wanita mengenakan burqa di tempat umum pada 2010, Warsi mengatakan bahwa pakaian itu tidak membatasi kaum wanita terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pilihan mengenai pemakaian busana itu merupakan urusan perseorangan.

Pada 2009, Warsi dijuluki sebagai "muslimah paling digdaya di Inggris" oleh panel Komisi Kesetaraan dan HAM. Pada 2010, lembaga pemikir Royal Islamic Strategic Studies Centre menyertakannya dalam daftar "500 Muslim paling berpengaruh" di seluruh dunia.

Warsi mengundurkan diri pada Agustus 2014 karena berseberangan dengan sikap pemerintah Inggris menanggapi krisis Gaza (2014). Namun demikian, majalah Dabiq April 2016 terbitan kelompok ISIS menyebutnya sebagai seorang murtad.

4. Shabana Mahmood

Shabana Mahmood adalah seorang politisi Partai Buruh yang menjadi anggota parlemen Birmingham, Ladywood, sejak pemilu Mei 2014.

Wanita ini lahir pada 17 September 1980 di Birmingham. Ia menghabiskan masa kecilnya di sana. Akar keluarganya sendiri berasal dari Mirpur, suatu kota yang di wilayah Kashmir yang berada di bawah administrasi Pakistan.

Namun demikian, latar belakang itu tidak menghalanginya untuk mendapatkan pendidikan hukum di Lincoln College, Oxford. Mahmood, bersama-sama dengan Rushanara Ali dn Yasmin Qureshi, merupakan wanita-wanita Muslim pertama yang menjadi anggota parlemen.

Pada 2010, Mahmood menjadi Menterui Muda (Dalam Negeri) dan dari 2011 hingga 2013 ia menjadi Menteri Muda (Bisnis, Inovasi, dan Ketrampilan). Ia sekarang menjabat sebagai Menteri Muda (Bendahara), sehingga menjadi wanita Muslim pertama yang memegang peran setingkat kabinet.

Ia mendukung pembatalan larangan pemakaian niqab di Birmingham Metropolitan College. Pada 21 Agustus 2014, Mahmood mengumumkan lanjut mendukung boikot produk-produk dari wilayah pendudukan Israel. Namun demikian, ia membantah mendukung boikot terhadap produk-produk dari seluruh Israel.

Pada Januari 2014, Mahmood masuk dalam nominasi penghargaan Politician of the Year oleh British Muslim Awards.

5. Amjud Mahmood Bashir

Amjud Mahmood Bashir lahir 17 September 1952. Ia adalah seorang anggota Parlemen Eropa untuk wilayah Yorkshire dan Humber, mewakili Partai Konservatif.

Bashir terpilih pada 2014 mewakili Partai Independen Inggris (UKIP), tapi ia kemudian menyeberang ke Partai Konservatif pada 24 Januari 2015.

Pria kelahiran Pakistan ini pindah ke Yorskhire sewaktu berusia 8 tahun dan tinggal bersama ayahnya, seorang buruh di kota Bradford. Bashir menamatkan Thornton Grammar School dan melanjutkan kuliah teknik kimia di University of Bradford.

Ia sebelumnya sempat menjadi pengusaha restoran yang memilki dua bisnis di Bradford dan Manchester.

Setelah 15 tahun menjadi anggota Partai Konservatif, ia bergabung dengan UKIP pada 2012 dan menempati calon urutan ke-2 dalam pemilihan Parlemen Eropa mewakili Yorkshire dan Humber. Karena UKIP mendapat 31% suara, partai itu berhak atas 3 kursi.

Bashir adalah anggota komisi Hubungan Luar Negeri, Ketenagakerjaan, dan Industri di Parlemen Eropa. Ia juga menjadi anggota delegasi antar-parlemen untuk Bosnia dan Herzegovina dan Afghanistan.

Ketika menyeberang kembali ke Partai Konservatif, ia pun menerima sejumlah tuduhan dari UKIP yang bermaksud menruntuhkan reputasi Bashir.

Menurut UKIP, Bashir tidak hadir dalam rapat tanggal 20 Januari 2015 untuk membicarakan sejumlah masalah yang dalam penyidikan, yaitu “beberapa masalah sangat serius…termasuk pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab tentang keuangan dan kepegawaian.”

UKIP bahkan mengajukan sejumlah bukti pelanggaran Bashir kepada kepolisian West Yorkshire. Bashir membantah semua tuduhan sebagai "tidak jelas dan dibuat-buat."

Pada 20 Februari 2016, Bashir mengumumkan mendukung kampanye agar Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) pada saat referendum keanggotaan Inggris dalam UE.