Sukses

Donald Trump: Transgender Tak Bisa Bertugas di Militer AS

Melalui serangkaian postingan statusnya di Twitter, Presiden AS Donald Trump menyatakan tak mengizinkan transgender di militer negaranya.

Liputan6.com, Washington, D.C - Perhatian Presiden AS Donald Trump kini tengah beranjak pada militer di negaranya. Ia mengatakan, kaum transgender tidak dapat bertugas dalam kapasitas apapun di bidang tersebut.

Seperti dikutip dari BBC, Kamis (27/7/2017), pernyataan tersebut disampaikannya melalui serangkaian kicauan di akun Twitter. Dia menuliskan bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan ahli militer AS terkait keputusan itu.

"Setelah berkonsultasi dengan para jenderal dan ahli militer, harap diketahui bahwa Pemerintah Amerika Serikat tidak akan menerima atau mengizinkan individu transgender untuk bertugas dalam kapasitas apa pun di militer AS," kata Trump dalam salah satu tulisan statusnya.

"Militer AS harus fokus pada kemenangan yang menentukan dan luar biasa, dan tidak dapat dibebani biaya medis yang 'luar biasa dan gangguan' dari transgender di militer," imbuh Trump.

Kendati demikian, juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders mengatakan bahwa langkah Trump untuk meniadakan transgender di militer AS tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat. 

"Kebijakan pelaksanaannya harus diupayakan. Ini adalah keputusan militer, dan tak ada maksud di luar itu," jelas Sanders.

Pada era pemerintahan Obama tahun lalu, kaum transgender diizinkan untuk terlibat secara terbuka di militer AS diumumkan oleh Menteri Pertahanan Ash Carter. Kebijakan tersebut memungkinkan anggota yang mengubah kelaminnya saat mengabdi akan ditetapkan standar untuk perawatan medisnya secara bertahap dalam kurun waktu lebih dari satu tahun.

Peraturan tersebut dipastikan tidak ada pendaftar yang 'terbuang' atau ditolak saat mendaftar ulang berdasarkan identitas gender mereka. Anggota militer transgender bisa kembali mendaftarkan diri dalam satu tahun, dengan syarat kondisi mereka dengan gender yang baru harus stabil selama 18 bulan.

Namun pada bulan Juni 2017 ini, Menteri Pertahanan James Mattis menyetujui langkah penundaan enam bulan terkait perekrutan orang transgender.

Menurut Rand Corporation, diperkirakan pada tahun 2016, ada sekitar 4.000 anggota militer AS aktif dan cadangan transgender. Sementara beberapa aktivis menempatkan jumlah tersebut lebih tinggi dari 10.000 orang.

Rand juga memperkirakan bahwa masuknya kaum transgender di militer AS akan menyebabkan peningkatan pengeluaran kesehatan sebesar 0,13% (sekitar US$ 8,4 juta).

Analisis Military Times menemukan bahwa Departemen Pertahanan menghabiskan lima kali lipat pengeluaran tersebut hanya pada obat disfungsi ereksi Viagara.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.