Sukses

Bantah Saudi, Turki Tolak Tutup Pangkalan Militer di Qatar

Menteri Pertahanan Turki Fikri Isik mengatakan, pihaknya tak menanggapi permintaan Arab Saudi untuk tutup pangkalan militernya.

Liputan6.com, Ankara - Menanggapi permintaan dari empat negara di kawasan Teluk, Pemerintah Turki menolak upaya penutupan pangkalan militernya yang berada di Qatar. Mereka mengatakan, pangkalan tersebut merupakan penjamin keamanan di kawasan.

Selain itu, Turki menilai tuntutan tersebut hanya akan melibatkan negaranya ke dalam pusaran krisis yang tak berujung.

Dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (24/6/2017) Menteri Pertahanan Turki Fikri Isik mengatakan, pihaknya tak menanggapi permintaan Arab Saudi untuk menutup pangkalan militer milik negaranya.

Permintaan tersebut terjadi setelah Arab Saudi beserta negara di kawasan Teluk lainnya memboikot dan memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Penutupan jalur darat, laut dan juga udara. Tak hanya itu, beberapa negara mengatakan bahwa pihak Qatar mendukung aksi terorisme.

"Jika ada permintaan seperti itu, maka intervensi dalam hubungan bilateral telah terjadi," ujar Isik.

"Pangkalan militer di Qatar adalah basis bagi Turki dan berfungsi untuk menjaga keamanan di kawasan tersebut. Pangkalan militer Turki memiliki peran penting dan tak ada negara lain yang terganggu dengan keberadaan kami," tambahnya.

Lima kendaraan lapis baja dan 23 personel militer tiba di Doha pada Kamis 22 Juni 2017 lalu. Penempatan angkatan bersenjata Turki di negara tersebut merupakan bagian dari kesepakatan pelatihan dan kerja sama militer.

Pihaknya juga mengatakan, latihan militer bersama yang dilakukan kedua negara akan bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dengan berdirinya pangkalan militer di negara tersebut, pemerintah Turki mencatat telah ada 1.000 anggota militer yang berbasis di sana.

Pemerintah Turki juga menyatakan, pangkalan militer milik negaranya yang berbasis di Qatar adalah yang pertama di kawasan Teluk.

Kesepakatan kerjasama militer antara Turki dan Qatar bukanlah hal yang baru. Namun setelah ketegangan Teluk meletus, pemerintah Turki menetapkan rancangan undang-undang di parlemen untuk terus bersinergi dengan Doha dan meningkatkan semangat Qatar.

Pemerintah Turki pun telah memantapkan posisinya yang akan terus mendukung Qatar. Meski krisis tersebut telah berlangsung sejak 5 Juni 2017 lalu.

Presiden Turki Racep Tayyip Erdogan telah mengecam isolasi Qatar sebagai tindakan tak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.

 

 

Saksikan juga video berikut:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.