Sukses

Menlu Retno Minta Pasukan Perdamaian PBB Tak Lagi Reaktif

Dalam KTM MIKTA di Australia, pasukan perdamaian PBB seharusnya lebih mementingkan langkah preventif.

Liputan6.com, Sydney Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) negara-negara anggota MIKTA. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Sydney Australia.

Dalam KTM di Negeri Kanguru, masalah keamanan dunia disorot tajam oleh Retno Marsudi. Dia mengatakan, MIKTA yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia harus berkontribusi aktif menciptakan perdamaian dunia.

“MIKTA harus memberikan kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia termasuk melalui Operasi Penjaga Perdamaian PBB," ucap Retno dalam keterangan pers kepada Liputan6.com, Jumat (25/11/2016).

Keterangan tersebut disampaikan Retno saat menjadi Pembicara Utama, dalam sesi diskusi KTM soal operasi penjagaan perdamaian. Ia menjelaskan, operasi itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di daerah konflik.

Oleh sebab itu, Retno menyebut, anggota penjaga perdamaian PBB sangat penting untuk menghormati prinsip-prinsip dasar seperti persetujuan pihak yang sedang konflik, tidak memihak, serta penggunaan kekuatan militer yang minimal.

"Pentingnya mengubah pendekatan pasukan penjaga perdamaian PBB, dari reaktif menjadi preventif," kata dia.

Ia pun mendorong semua negara anggota MIKTA yang merupakan kontributor aktif pada pasukan penjaga perdamaian dan meningkatkan perannya. Hal itu bisa dilakukan harus sesuai dengan penghormatan prinsip dasar.

Mantan Dubes RI untuk Norwegia dan Belanda ini pun menegaskan, penguatan kontribusi juga harus dilakukan beriringan dengan meningkatnya peranan perempuan di operasi perdamaian PBB.

Peran perempuan, ia percaya akan dapat mengisi kekosong dalam komunikasi dan meningatkan rasa aman bagi wanita dan anak-anak di daerah konflik.

Di samping itu, perempuan dapat meningkatkan gender mainstreaming dan membantu pembangunan.

”Peran pasukan penjaga perdamaian perempuan dapat membantu meningkatkan efektifitas advokasi kepada perempuan dan anak-anak di daerah konflik mengenai pentingnya perdamaian”, tuturnya.

Lebih lanjut Menlu RI meyampaikan pentingnya agar kapasitas dan response time pasukan penjaga perdamaian dari Negara MIKTA terus ditingkatkan. Dalam hal ini, ia menawarkan penggunaan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) di Sentul sebagai center of excellence dalam peningkatan kapasitas pasukan penjaga perdamaian dari MIKTA.

“Kita harus pastikan pasukan penjaga perdamaian dari MIKTA memiliki kemampuan dan perlengkapan yang tinggi," paparnya.

“Pasukan penjaga perdamaian harus senantiasa memenangkan hati dan pikiran komunitas di daerah konflik, oleh karena pendekatan-pendekatan yang outside the box dan innovative perlu terus dikembangkan”, pungkas dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.