Sukses

Gelar G20, China Minta Daftar Nama Teroris

G20 diharapkan akan digelar pada September mendatang dan bakal dihadiri kepala-kepala negara terkenal seperti Presiden AS, Barack Obama.

Liputan6.com, Beijing - China meminta negara-negara yang akan mengikuti pertemuan kepala negara G20 di kota Hanzhou untuk segera memberikan daftar grup teror dan teroris yang memungkinkan menyerang pertemuan itu. Hal itu dilaporkan oleh koran resmi Tiongkok.

G20 diperkirakan digelar pada September mendatang dan bakal dihadiri kepala-kepala negara terkenal seperti Presiden AS, Barack Obama dan Presiden China Xi Jinping.

"Kami kini menghadapi tugas mengerikan dalam memerangi terorisme, jadi kami mengharapkan partisipasi negara-negara yang hadir bekerja sama dengan kebijakan China untuk meyakinkan keselamatan para partisipan," tulis China Daily seperti dilansir dari Reuters, Kamis (7699706).

Surat kabar itu juga menambahkan bahwa China meminta dukungan jaringan kepolisian internasional untuk memberikan daftar grup teroris atau nama orang yang kemungkinan dapat mengancam keamanan para tamu.

"Manajemen risiko tentang kemungkinan serangan teroris akan diterima dengan tangan terbuka oleh kami," lanjut artikel itu.

China juga mengklaim mereka mendapat ancaman serius dari grup seperti East Turkestan Islamic Movement (ETIM) yang diduga beroperasi di wilayah paling barat, Xinjiang, rumah bagi kaum muslim Uighur, yang mengalami pasang surut kekerasan dalam beberapa tahun terakhir.

Surat kabar itu, mengutip pejabat kementerian keamanan masyarakat, mengatakan, anggota ETIM telah dilatih di Suriah dan Afghanistan, kemungkinan besar kembali ke China untuk melontarkan serangkaian serangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah meminta kerja sama anti-terorisme bersama negara-negara barat. Namun, permintaan itu ditolak. Barat mencurigai disalahgunakan untuk melanggar hak asasi manusia kaum minoritas.

Undang-undang anti-terorisme China baru saja dibuat tahun lalu. Peraturan itu membuat negara-negara Barat tak nyaman karena dicurigai akan digunakan untuk masalah politik dalam negeri.

Grup sayap kanan menuduh Beijing makin menekan kaum Uighur, sementara pemerintah pusat menolak keras telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.