Edaran Presiden Arroyo 2008: Jangan Sebut Sabah Milik Malaysia

Saat pasukan loyalis Sulu sekonyong-konyong menduduki Sabah dan mengklaim wilayah Malaysia itu sebagai warisan nenek moyang, pemerintahan Presiden Benigno Aquino III memilih netral, tak mendukung aksi warga negaranya itu dan meminta kedua pihak menyelesaikan masalah secara damai.

Sang Presiden memilih jalur diplomatik terkait klaim Sabah, sembari mendalami perkara tersebut sebelum memutuskan untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional.

Namun, para pendahulunya memilih sikap berbeda. Salah satunya Presiden Gloria Macapagal Arroyo. Pada 20 Agustus 2008, ia mengeluarkan surat edaran berjudul "Guidelines on Matters Pertaining to North Borneo (SABAH)".

Isinya, "Tidak ada satu pun elemen Filipina, termasuk pemerintah yang menyebut secara langsung atau tidak langsung atas pengakuan kedautalan pihak asing terhadap Sabah. Atau tak mengakui Sabah sebagai warisan Filipina." Secara halus, Arroyo mengimbau kepada rakyatnya untuk mengakui Sabah sebagai wilayah kedaulatan Filipina.

Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Filipina (DFA) membenarkannya. Seperti dilansir Media Filipina Philstar, Rabu (27/3/2013), Juru Bicara DFA Raul Hernandez mengingatkan pemerintah Filipina di bawah Aquino bahwa sebelumnya pernah ada surat edaran dari Presiden sebelum Aquino III, Gloria Macapagal Arroyo.

"Presiden Arroyo mengimbau semua pihak pemerintah untuk memperhatikan bahwa apapun klaim yang dilakukan pihak asing, tersirat maupun terang-terangan, Sabah tetap wilayah Filipina," ucap Hernandez.

Menurut dia, kala itu, edaran Arroyo tersebut dikeluarkan setelah diskusi nasional National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) -- sebagai sikap untuk menegaskan sikap pemerintah atas ketidakjelasan Sabah oleh Filipina.

"Saya memahami ada 2 indikasi apakah menyebut Sabah atau tidak sebagai bagian dari Malaysia. Sampai saat ini, edaran tersebut belum disentuh kembali. Belum direvisi atau pun diubah," kata Hernandes.

Catatan Historis

Perjuangan Filipina atas Sabah ini sejatinya sudah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Diosdado Macapagal, ayah dari Presiden Gloria Macapagal Arroyo. Sehingga edaran yang dikeluarkan Arroyo itu merupakan langkah lanjutan dari apa yang diperjuangkan Diosdado Macapagal.

Seperti dimuat media Inquirer, 23 Maret 2013, catatan sejarah pada 1878 berbicara: Sabah adalah milik Kesultanan Sulu yang kemudian disewa Malaysia. Berdasarkan resolusi kongres pendahulu pada 1950, Presiden Diosdado Macapagal mengajukan klaim Filipina atas Sabah pada tahun 1961. Tahun berikutnya, di Majelis Umum PBB, Wakil Presiden Filipina saat itu meminta bantuan dalam menuju resolusi damai untuk masalah Sabah.

Pada tahun 1962, ahli waris sultan Sulu mengeluarkan deklarasi berjudul "Pengakuan dan otoritas yang mendukung Republik Filipina" -- yang menyerahkan dan mengalihkan kedaulatan atas Sabah ke Filipina. Republik Filipina menerima penyerahan kedaulatan yang dibuat oleh Sultan Sulu kala itu.

Masih pada tahun 1962, kongres pemerintah Filipina melanjutkan resolusi 1950 sebelumnya. Kemudian ahli waris Sultan Sulu bertemu Presiden Corazon Aquino untuk meminta tindakan otonomi atau mengatur kebijakan sendiri.

Kemudian ahli waris Sultan Sulu meminta pemerintah Malaysia untuk menaikkan harga sewa. Namun Malaysia berdalih bahwa Sultan Sulu sudah bukan perwakilan pemerintah Filipina. Kemudian pada 2001, ahli waris Sultan Sulu kembali mengirimkan surat permintaan penambahan pembayaran sewa.

Kemudian, pada 2008, Presiden Gloria Macapagal Arroyo mengeluarkan edaran "Guidelines on Matters Pertaining to North Borneo (SABAH)" untuk memperjuangkan klaim Sabah. Dan kini Sultan Sulu Jamalul Kiram III kembali memperjuangkannya. 

Klaim Malaysia

Sejarawan Malaysia Tan Sri Khoo Kay Kim menegaskan, pengakuan daerah Tanduo oleh Sulu sangat sulit untuk diterima. Rakyat Malaysia tak akan rela menerima daerah Tanduo direbut Kesultanan Sulu. Sebab sejarah berbicara, Tanduo adalah wilayah Malaysia.

"Pengakuan wilayah oleh Kesultanan Sulu sulit untuk diterima. Sudah sekian lama kami memilikinya. Hal tersebut tidak akan berubah," tegas Tan, seperti dilansir Media Malaysia The Star, 6 Maret. 

Tan berani bertaruh, apabila sengketa ini dibawa ke meja hijau, Malaysia berpeluang besar akan menang.

"Bila masalah ini dibawa ke pengadilan internasional, Malaysia punya peluang besar untuk memenangkannya. Sebab Sabah sudah lama menjadi bagian negara kami," cetus dia.

Profesor Emeritus Malaysia itu berdalih, meskipun sebenarnya wilayah Tanduo merupakan bagian dari Kesultanan Sulu, tapi wilayah tersebut kemudian diambil alih oleh British North Borneo Company di bawah kekuasaan Kerajaan Inggris -- yang kemudian dikenal sebagai Sabah pada tahun 1882.

"Dan warga Filipina terus bertransmigrasi ke Sabah meskipun pemerintah Malaysia menetapkan mereka sebagai imigran ilegal. Saya heran mengapa mereka memaksa," ucap dia. (Riz)