Wamenlu RI: Deklarasi Djuanda Jadi Inspirasi Diplomasi Maritim

Dalam kesempatan yang sama, Eddy Pratomo yang hadir sebagai pembicara simposium mengatakan bahwa manfaat pencapaian RI atas Deklarasi Djuanda semakin terasa dan kian relevan dengan isu kemaritiman masa kini, seperti Laut China Selatan, isu penangkapan ikan secara ilegal, perbatasan laut, dan polemik klaim pulau oleh negara tetangga.

Gagasan relevansi ideal yang mampu ditawarkan oleh Deklarasi Djuanda adalah bahwa isu kemaritiman yang tengah menghangat, sesungguhnya mampu diselesaikan melalui jalur diplomasi tanpa perlu bagi negara yang bersengketa untuk "memuntahkan sebutir" peluru demi mencapai kata sepakat.

Ditambah lagi, deklarasi tersebut menurut Eddy, "Mampu melanjutkan pengembangan yang progresif, serta memengaruhi paradigma masyarakat juga pemerintah Indonesia mengenai potensi maritim yang dapat diserap dan dikelola oleh kita," pungkasnya dalam salah satu kalimat paparan simposium.

Melanjutkan paparan materi simposium, Rizal Sukma mengatakan bahwa pencapaian Deklarasi Djuanda tak boleh menjadi akhir dari strategi diplomasi kebijakan Indonesia dalam bidang kemaritiman, tapi menjadi sebuah landasan guna memperjuangkan visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.

Sementara itu, dalam kesempatannya menyampaikan materi simposium, Robert Beckman mengatakan bahwa Indonesia harus terus mempertahankan perannya sebagai pemimpin dalam bidang diplomasi kemaritiman pada masa depan.

Kepemimpinan itu dilakukan sebagai bentuk perwujudan atas semangat Tanah Air kala memperjuangkan Deklarasi Djuanda serta menjadi salah satu negara yang aktif dalam merampungkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) beberapa dekade lalu.

"Indonesia telah menjadi contoh dan memainkan peran krusial dalam memperjuangkan berbagai gagasan serta ketentuan kedaulatan kemaritiman, seperti archipelagic state yang kemudian diikuti oleh Fiji dan Filipina, archipelagic sea lanes, archipelagic passageway, serta berbagai macam konsep lain," papar Beckman.

"Dan dalam semua itu, Indonesia memainkan peran yang penting dan krusial, tak hanya demi kepentingan kemaritiman domestiknya, namun juga dalam gagasan kawasan Indo - Pasifik. Karena kawasan laut Anda (Indonesia), tak hanya secara geografis, namun juga strategis, berada di jantung kebijakan maritim penting dunia," tambahnya.

Sebagai pengingat atas perayaan serta pencapaian positif Deklarasi Djuanda, 13 Desember ditetapkan menjadi perayaan nasional Hari Nusantara oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Deklarasi Djuanda dicetuskan pertama kali pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja. Pakta itu menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia mencakup kawasan laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Tanah Air, yang seluruhnya menjadi satu kesatuan wilayah negara yang berdaulat -- atau konsep yang disebut sebagai "The Archipelagic State".

Pada 1982, melalui berbagai pasang-surut diplomasi yang panjang, deklarasi tersebut diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III (UNCLOS 1982).

Dua ketentuan itu membuat teritorial maritim Indonesia bertambah dan memberikan kontribusi dalam perluasan wilayah Tanah Air secara keseluruhan -- yang sebelumnya seluas sekitar 2 juta menjadi (setelah Deklarasi Djuanda dan UNCLOS 1982) hampir sekitar 6 juta km persegi.

Bertambahnya teritorial maritim itu memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia guna menyerap serta mengelola sumber daya yang berbasis laut. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo yang berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara poros maritim dunia.