Sukses

Pejabat Palestina Tolak Kunjungan Wapres AS

Liputan6.com, Tepi Barat - Seorang pejabat senior Palestina mengatakan bahwa Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence tidak akan diterima di wilayah negaranya. Pernyataan Jibril Rajoub tersebut berkaitan dengan rencana kunjungan Pence ke Timur Tengah dalam bulan ini.

"Atas nama Fatah saya sampaikan bahwa kami tidak akan menyambut kedatangan wakil Trump di wilayah teritori Palestina. Dia (Pence) meminta bertemu (Presiden Mahmoud Abbas) pada 19 Desember ini di Bethlehem, tapi pertemuan itu tidak akan terwujud," tegas Rajoub seperti dikutip dari huffingtonpost.com pada Jumat (8/12/2017).

CBS News melansir bahwa Rajoub juga meminta otoritas negara-negara Arab lainnya untuk tidak bertemu dengan Pence. Meski mendapat penolakan, Pence dikabarkan masih berniat untuk bertemu dengan Presiden Abbas.

Penolakan terhadap Pence didasari oleh pengakuan resmi Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump mengumumkan kebijakannya tersebut pada Rabu waktu Washington.

Keputusan Trump tersebut "bertentangan" dengan kebijakan luar negeri AS yang telah berjalan selama tujuh tahun.

Pengumuman Trump sekaligus menandai langkah awal pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Hari ini, akhirnya kita mengakui hal yang jelas: bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Ini tidak lebih dari sekadar pengakuan akan realitas. Ini juga hal yang tepat untuk dilakukan. Ini hal yang harus dilakukan," ujar Trump saat berpidato di Diplomatic Reception Room, Gedung Putih, seperti dikutip dari nytimes.com.

Selama tujuh dekade, AS bersama dengan hampir seluruh negara di dunia, menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sejak negara itu mendeklarasikan pendiriannya pada 1948. Sementara, menurut Trump, kebijakan penolakan tersebut membawa seluruh pihak "tidak mendekati kesepakatan damai antara Israel-Palestina".

"Akan menjadi kebodohan untuk mengasumsikan bahwa mengulang formula yang sama persis sekarang akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda atau lebih baik," ungkap Presiden ke-45 AS tersebut.

1 dari 2 halaman

'Langkah yang Terlambat'

Pengakuan terhadap Yerusalem, menurut Trump, adalah "sebuah langkah terlambat untuk memajukan proses perdamaian".

Trump sebelumnya telah bersumpah akan menjadi perantara "kesepakatan akhir" antara Israel dan Palestina. Terkait hal ini, ia menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen untuk melakukan hal tersebut mengingat "itu sangat penting bagi Israel dan Palestina".

Ayah lima anak itu mengatakan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak seharusnya ditafsirkan bahwa AS mengambil posisi tertentu atau bagaimana kota itu akan dibagi.

"Dalam pengumuman ini, saya ingin mempertegas satu hal: keputusan ini tidak dimaksudkan, dengan cara apa pun, untuk menunjukkan penarikan diri dari komitmen kuat kami untuk memfasilitasi kesepakatan perdamaian abadi. Kami menginginkan sebuah kesepakatan yang menjadi kesepakatan baik bagi Israel maupun Palestina."

"Kami tidak mengambil posisi untuk status akhir pada isu-isu tertentu, termasuk perbatasan spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem atau resolusi perbatasan yang diperdebatkan. Itu menjadi urusan pihak-pihak yang terlibat," ujar Trump.

Sebagai gantinya, Trump menekankan dimensi politik dalam negeri atas keputusannya tersebut. Ia mengatakan bahwa dalam kampanye Pilpres 2016, ia telah berjanji untuk memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem yang berarti mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.

"Presiden-Presiden sebelumnya telah menjadikan itu sebagai janji utama dalam kampanye mereka, tapi mereka gagal mewujudkannya. Hari ini, saya melakukannya," tutur suami dari Melania tersebut.