Sukses

Bantu Palestina, RI Gratiskan Tarif Masuk Kurma dan Zaitun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan untuk menerapkan skema perdagangan bebas tarif dengan Palestina. Rencana itu disampaikan di tengah tensi tinggi soal sengketa Kota Yerusalem, yang melibatkan Israel, Palestina, dan Amerika Serikat sepanjang pekan ini.

Retno menyampaikan rencana skema perdagangan bebas tarif itu pada sela-sela Seminar dan Pameran Foto Palestina di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Perhelatan itu -- yang menurut jadwal semula akan menghadirkan Menlu Palestina Riyad Al Maliki, tapi batal -- dihadiri oleh Duta Besar Palestina Terpilih untuk RI, sejumlah pejabat Indonesia, dan perwakilan diplomatik negara sahabat.

"Dalam isu perdagangan, Palestina beberapa kali telah meminta agar diberikan pemotongan atau peniadaan tarif untuk beberapa produk mereka yang masuk ke Indonesia. Tentang rencana itu, kita sudah bahas dengan Kementerian Perdagangan RI dan kementerian terkait lainnya," kata Menlu Retno.

Sang Menlu lantas menegaskan, "Saat ini pemerintah kita sedang memasuki tahap final. Jadi, mudah-mudahan, awal tahun depan, zero-tariff untuk beberapa produk Palestina yang dikirim ke Indonesia, dapat terwujud."

Sebelumnya, Retno menjelaskan, alasan di balik rencana RI untuk menerapkan kebijakan pemotongan atau peniadaan tarif perdagangan itu merupakan salah satu bentuk Tanah Air untuk mendukung Palestina -- negara yang tengah berproses untuk merdeka secara penuh dan terbebas dari pendudukan Israel.

"Dukungan tak hanya berbentuk politis, tapi juga yang sifatnya konkret," papar perempuan yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Belanda itu.

Selain rencana implementasi perdagangan bebas tarif, bentuk dukungan konkret yang dilakukan Indonesia kepada Palestina antara lain, pemberian bantuan teknis pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia dan pemerintahan, pemberdayaan perempuan, bantuan pendirian fasilitas medis, dan proyek publik lainnya -- terbaru, pembangunan sistem desalinasi air.

Seluruh proyek itu, kata Retno, merupakan bentuk kontribusi Indonesia dan dibantu oleh sejumlah organisasi masyarakat-kemanusiaan di Tanah Air.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan betapa isu Palestina menjadi isu (kebijakan luar negeri) prioritas bagi Indonesia," tambah kata Retno.

Sejumlah Barang Palestina yang Akan Bebas Tarif ke Indonesia

Pada kesempatan yang berbeda, Duta Besar RI untuk Palestina menjelaskan sejumlah komoditas Palestina yang akan masuk dalam skema bebas tarif.

"Awal yang sudah dimintakan itu, minyak zaitun dan kurma. Keduanya sudah dikenakan pemotongan tarif, hingga sekarang cuma sekitar 5 persen," kata Dubes RI untuk Yordania - Palestina, Andy Rachmianto di Jakarta, 5 Desember 2017.

Dubes RI untuk Yordania dan Palestina, Andy Rachmianto (Rizki Akbar Hasan/Liputan6.com)

Dubes Andy melanjutkan bahwa dua komoditas itu akan masuk dalam skema bebas tarif. Rencana keputusan itu, menurut Andy, merupakan cerminan "Simbolis tentang dukungan Indonesia terhadap Palestina".

Selain kedua komoditas itu, Palestina juga telah mengusulkan sejumlah produk lain yang dapat dipertimbangkan oleh RI untuk masuk dalam skema bebas tarif.

"Ada sekitar 20 jenis komoditas lain dan itu sudah masuk dalam pembahasan. Seperti, sepatu, batu marmer, kerajinan tangan, dan beberapa daftar produk lain," papar Andy.

Menutup penjelasan tentang rancangan kebijakan bebas tarif untuk Palestina itu, Andy mengatakan, "Akan didahulukan yang minyak zaitun dan kurma karena sudah ditangani lebih awal. Semoga bisa selesai lebih awal juga."

1 dari 2 halaman

Di Tengah Tensi Tinggi soal Kota Yerusalem

Paparan mengenai rencana skema perdagangan bebas tarif Palestina ke Indonesia itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI di tengah tensi tinggi soal Kota Yerusalem.

Beberapa hari terakhir, Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk memindahkan kantor kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sebuah langkah diplomatik yang jika dilakukan akan memberikan pesan politik bahwa Washington mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Rencana itu menuai kecaman dari komunitas internasional, karena dianggap akan mampu mengganggu proses perdamaian -- dan perdamaian itu sendiri -- terkait Palestina-Israel

Indonesia adalah salah satu negara yang "prihatin" terkait pengumuman rencana itu.

"Indonesia sangat prihatin dengan status Yerusalem. Kami menilai, segala bentuk perubahan akan membahayakan proses perdamaian di Palestina serta kawasan sekitarnya," papar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menyampaikan pidato pembuka Seminar dan Pameran Foto Palestina di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.

Usulan pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem ini bukanlah sebuah wacana baru.

Pada 1995, Kongres AS mengesahkan UU yang mewajibkan Gedung Putih memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun, Presiden AS mulai dari Bill Clinton hingga Barack Obama menggunakan hak prerogatif mereka untuk menolak keputusan kongres tersebut dengan alasan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Keputusan kongres tersebut ditinjau ulang setiap enam bulan sekali. Pada Juni 2017, Trump sudah memutuskan menunda pemindahan tersebut. Langkahnya itu membuat Israel kecewa.

Kini, setelah enam bulan berlalu, sang presiden harus kembali memutuskan.

Sejumlah pejabat senior AS meyakini bahwa Trump akan mengumumkan keputusan serupa.

Namun, kabar lain yang beredar menyebutkan bahwa pada Rabu waktu Washington, Trump akan membuat pernyataan kontroversial dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Bila hal tersebut terjadi, Trump akan mematahkan kebijakan yang telah dijalankan AS selama beberapa dasawarsa sekaligus memicu pecahnya kekerasan baru di Timur Tengah.

AS Tunda Pengumuman 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tidak akan mengumumkan keputusan terkait rencana pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv, Israel, ke Yerusalem pada Senin, 4 Desember 2017 waktu Washington DC.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Gedung Putih, Hogan Gidley, meski diketahui Senin merupakan batas waktu bagi Trump untuk menyampaikan kebijakannya.

Seperti dikutip dari Channel News Asia pada Selasa, 5 Desember 2017, Gidley menyatakan bahwa Trump akan membuat pengumuman dalam "beberapa hari mendatang". Konfirmasi Gidley ini disampaikan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, sekembalinya Trump dari perjalanannya ke Utah.

 

Artikel Selanjutnya
Warga Kayoa Barat Kini Nikmati Harga BBM Murah
Artikel Selanjutnya
Jokowi: Harga BBM Harus Sama di Seluruh Pelosok Negeri