Militer Zimbabwe Tangkap Menkeu, Dugaan Kudeta Menguat

Liputan6.com, Harare - Militer Zimbabwe dilaporkan telah menangkap Menteri Keuangan Ignatius Chombo. Peristiwa itu dilaporkan oleh sumber dari pemerintah Zimbabwe pada 15 November 2017.

Informasi ditangkapnya Menkeu Chombo muncul beberapa saat setelah kabar tentang dugaan militer Zimbabwe menangkap Presiden Robert Mugabe mencuat ke permukaan publik. Demikian seperti dikutip dari Independent, Rabu (15/11/2017).

Tentara dan kendaraan lapis baja memblokir jalan ke kantor pemerintah pusat, parlemen, dan pengadilan di Ibu Kota Harare pada 15 November 2017 waktu setempat. Papar seorang saksi kepada Reuters seperti dikutip dari Independent.

Peristiwa itu diduga oleh beberapa media asing sebagai langkah awal kudeta yang dilakukan oleh militer di Zimbabwe.

Meski begitu, militer mengaku bahwa pengerahan personel untuk menduduki gedung pemerintahan dan menangkap sejumlah pejabat merupakan upaya guna menangkap 'kriminal' yang dekat dengan Presiden Mugabe. Termasuk salah satunya, Menkeu Chombo.

"Kami hanya menargetkan penjahat yang dekat dengannya (Presiden Mugabe). Mereka melakukan kejahatan yang menyebabkan penderitaan sosial dan ekonomi di Zimbabwe. Kami menangkapnya untuk membawa mereka ke pengadilan," kata Mayjen SB Moyo, Kepala Staf Logistik Angkatan Bersenjata Zimbabwe.

"Setelah misi itu selesai, kami berharap situasinya akan kembali normal," tambahnya.

Menkeu Chombo merupakan kepala faksi 'G40' -- salah satu faksi unggulan dalam Partai Zanu-PF yang dipimpin oleh Grace Mugabe, istri Presiden Mugabe. Saat ini, Zanu-PF merupakan salah satu partai yang berkuasa di Zimbabwe.

Grace Mugabe juga diduga kuat tengah berusaha mendulang dukungan demi menjadi suksesor suaminya sebagai Presiden Zimbabwe.

Seperti dikutip dari Independent, operasi penangkapan tersebut didukung oleh kelompok oposisi, Movement for Democratic Change yang mengingingkan perdamaian dan demokrasi yang konstitusional di Zimbabwe.

Mereka juga berharap agar intervensi militer akan mengarah pada "pembentukan negara yang stabil, demokratis, dan progresif."

Berbagai pihak juga mendorong agar berbagai negara dapat melakukan intervensi ke Zimbabwe yang menurut mereka mengalami krisis ekonomi dan sosial selama di bawah kepemimpinan Presiden Mugabe.