Sukses

Usai KTT di Filipina, Singapura Ambil Alih Kepemimpinan ASEAN

Liputan6.com, Manila - KTT ASEAN yang berlangsung di Manila, Filipina, pada 13 dan 14 November 2017 akan berakhir dengan peresmian Singapura sebagai ketua organisasi multilateral tersebut untuk periode 2018.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, yang turut hadir di KTT ASEAN, akan menyampaikan ucapan saat penutupan konferensi.

Akhir kegiatan itu secara simbolis menandai bahwa Singapura resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan ASEAN (Chairmanship of ASEAN) dari Filipina. Demikian seperti dikutip dari Channel News Asia pada Senin, (12/11/2017).

Di antara tugas ketua ASEAN adalah menjadi juru bicara untuk sepuluh negara anggota, memimpin dan memfasilitasi pertemuan resmi maupun gugus tugas, serta mengajukan inisiatif dan program baru untuk memajukan kerja sama regional.

Pejabat Singapura mengatakan bahwa ekonomi digital dan e-commerce akan menjadi tema utama Negeri Singa yang diusung dalam kepemimpinannya di ASEAN.

Singapura juga akan berupaya untuk mempromosikan kerja sama antara ASEAN dan China, kata PM Lee dalam wawancaranya dengan Xinhua.

 

1 dari 2 halaman

KTT ASEAN, Permulaan Negosiasi Kode Etik Laut China Selatan?

KTT ASEAN 2017 di Manila akan berisi sejumlah pertemuan regional lain seperti KTT ASEAN Plus Three, KTT Asia Timur dan KTT dengan China, India, Jepang, Republik Korea, dan PBB.

Sejumlah pemimpin asing, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, PM Kanada Justin Trudeau dan Sekjen PBB Antonio Guterres, akan hadir dalam sejumlah perhelatan tersebut.

Para pemimpin negara akan bertukar pandangan mengenai sejumlah isu regional dan internasional. Salah satunya adalah program nuklir dan rudal Korea Utara yang kekhawatiran atas isu itu semakin meningkat belakangan terakhir.

Khusus untuk isu regional yang dekat dengan Asia Tenggara, para pemimpin ASEAN juga akan mengumumkan permulaan negosiasi mengenai Kode Etik Laut China Selatan (SCS-COC).

Kode Etik itu diharapkan dapat meletakkan peraturan dan pedoman yang mengikat secara hukum yang bertujuan untuk mencegah konfrontasi bersenjata di antara negara-negara yang mengajukan klaim atas Laut Cina Selatan. Negara yang terlibat langsung dalam isu itu meliputi China, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Pejabat ASEAN juga diperkirakan akan membahas situasi di negara bagian Rakhine di Myanmar, sebuah masalah komunal yang kompleks yang melibatkan etnis Rohingya.

Artikel Selanjutnya
Perkuat Posisi Korsel, Presiden Moon Kirim Utusan Khusus Ke RI
Artikel Selanjutnya
ASEAN di Mata Nicholas Saputra dan Chelsea Islan