PBB: 741 Warga Sipil di Mosul Irak Tewas Dieksekusi ISIS

Liputan6.com, Mosul - Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencatat sebanyak 741 warga sipil di Mosul, Irak, tewas dieksekusi oleh ISIS. Dilansir dari BBC (2/11/2017), kota Mosul menjadi medan pertempuran antara pasukan gabungan Irak dan AS melawan tentara ISIS.

Zeid Raad Al Hussein selaku Ketua Bidang HAM PBB berkata, "ISIS harus bertanggung jawab atas kejahatan keji dan pelanggaran nilai kemanusiaan yang mereka telah perbuat."

ISIS diduga telah melakukan berbagai macam eksekusi terhadap warga sipil Mosul, seperti melakukan penculikan massal, menggunakan "tameng" manusia, melempar bangunan dengan granat, hingga penembakan terhadap penduduk lokal yang coba melarikan diri.

Pihak PBB juga mencatat, sekitar 461 orang lainnya tewas akibat serangan udara yang dilakukan oleh militer Irak dan AS selama pertempuran.

Menurut sebuah laporan dari Misi Bantuan PBB untuk Irak dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, pertempuran melawan ISIS telah menimbulkan korban sebanyak 2.521 warga sipil yang terbunuh dan 1.673 korban luka.

Perang Mosul sendiri telah berlangsung sejak November 2016 hingga Juli 2017

Sejak November 2016, anggota ISIS "berfatwa" bahwa area pemukiman di Mosul yang telah dikuasai oleh pasukan Irak merupakan target perang mereka.

Hal itu kemudian menjadi sebuah pembenaran oleh ISIS untuk melakukan penyerangan ke bagian timur kota. Taktik perang yang mereka gunakan adalah dengan melemparkan granat, menggunakan alat peledak improvisasi (IEDs), dan menembak secara brutal warga yang coba melarikan diri.

Zeid berujar, "Selama proses invasi, ribuan warga sipil mengeluhkan tentang adanya pelanggaran HAM berat yang menyalahi hukum kemanusiaan internasional."

Ia mengatakan, tindakan yang dilakukan ISIS, seperti pembunuhan warga sipil hingga perampokan, merupakan hal yang tak boleh dibiarkan ada dalam tiap pertempuran. "Mereka harus bertanggung jawab atas tindak kriminal keji yang telah dilakukan," tambahnya.

PBB mengajak publik internasional untuk peduli atas apa yang terjadi di sana. Mereka juga mendesak Irak untuk menerima yuridiksi dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Pengadilan Irak tidak memiliki yuridiksi untuk tindak kriminal internasional, dan belum dapat menjamin proses hukum dan peradilan berjalan dengan baik.