PBB Siap Galang Dana Rp 5,87 Triliun untuk Pengungsi Rohingya

Liputan6.com, New York - Para kepala badan bantuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai konferensi khusus satu hari, guna mengumpulkan $US434 juta atau setara dengan Rp 5,87 triliun untuk menyelamatkan nyawa 1,2 juta orang -- termasuk semua pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Sebelum konferensi penggalangan dana itu berlangsung, juru bicara PBB urusan pengungsi mengatakan kepada media, jumlah pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri dari kekerasan di Myanmar selama dua bulan terakhir, kini telah melebihi 600.000 orang -- menjadikannya sebuah krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat di dunia.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Rabu (25/10/2017), badan-badan bantuan sepakat, krisis itu juga memperoleh tanggapan penggalangan dana terburuk di dunia.

Bereaksi terhadap meningkatnya kebutuhan pengungsi itu, Wakil Sekjen untuk Urusan Kemanusiaan, Mark Lowcock mengatakan, fokus dari acara itu adalah untuk memobilisasi sumber daya untuk menyelamatkan jiwa dan melindungi banyak orang.

"Kebutuhan terus berubah. Pendatang baru pun demikian. Anak-anak dengan kekurangan gizi semakin parah dan badan-badan PBB perlu terus memperbarui dan menyesuaikan seruan kami. Saya jelaskan, pendanaan adalah kendala utama. Kami membutuhkan lebih banyak uang untuk mengimbangi kebutuhan yang meningkat," kata Lowcock.

Sejak krisis dimulai, PBB telah menyediakan makanan, tempat berlindung, sanitasi dan air, perawatan kesehatan dan bantuan lainnya yang sangat dibutuhkan pengungsi.

Mereka mengatakan, operasi kemanusiaan perlu ditingkatkan, tetapi mereka kekurangan uang tunai dan tidak dapat memenuhi sebagaimana yang harus dilakukan. Mereka memperingatkan bantuan tidak akan berkelanjutan tanpa suntikan dana yang besar.

Misalnya, Program Pangan Dunia yang menyediakan jatah bagi 580.000 orang, hanya menerima 30 persen dari dana yang perlu untuk melanjutkan operasi ini.

Sementara anak-anak mencapai hampir 60 persen dari populasi pengungsi Rohingya. PBB melaporkan permintaan bantuannya secara mengejutkan hanya terpenuhi sebesar tujuh persen.

"Sudah jelas dana merupakan kendala utama, katanya. Kita membutuhkan lebih banyak uang untuk mengimbangi kebutuhan yang meningkat," ujar Lowcock.