Sukses

Uni Eropa Tak Akan Ikut Campur soal Isu Kemerdekaan Catalonia

Liputan6.com, Brussels - Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk menyatakan, isu referendum kemerdekaan Catalonia tidak menjadi agenda organisasinya. Tusk menyampaikan hal tersebut saat Konferensi Tingkat Tinggi UE di Brussels, Belgia, pada Kamis 19 Oktober 2017.

Tusk juga menyebut, UE tidak akan melakukan intervensi dan segala bentuk mediasi terhadap gejolak politik di sana, yang dipicu oleh upaya Catalonia untuk memerdekakan diri dari Spanyol.

"Kami semua punya perasaan, opini, dan penilaian masing-masing (pada isu Catalonia. Namun, secara formal, tidak ada ruang bagi UE untuk melakukan intervensi. Negara anggota jelas menyatakan, tidak akan ada langkah mediasi," jelas Tusk seperti dikutip dari Deutsche Welle (DW), Jumat (20/10/2017).

Sementara itu, salah seorang diplomat UE menjelaskan, salah satu alasan yang membuat organisasi multilateral itu tidak akan mencampuri isu Catalonia yang saat ini tengah cukup memanas di Negeri Matador.

"Tidak akan ada keuntungan (bagi UE) untuk mendukung Barcelona (Ibu Kota Catalonia). Jika UE mendukung Catalonia, justru akan menimbulkan banyak kerugian dan membuat Madrid marah," jelas seorang diplomat UE yang anonim kepada Reuters, seperti dikutip dari DW.

Dewan Uni Eropa adalah lembaga politik tertinggi di dalam organisasi multilateral di Benua Biru. Lembaga itu terdiri dari seluruh kepala negara anggota UE ditambah Presiden Komisi Eropa.

Opini Kepala Negara Uni Eropa

Beberapa kepala negara anggota Uni Eropa yang hadir di Brussels turut menyampaikan opini masing-masing atas persoalan yang terjadi di Catalonia.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, pemerintahannya akan mendukung Madrid dan mengimbau agar penyelesaian isu Catalonia dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Spanyol.

"Kami mendukung pemerintahan Spanyol. Dan kami berharap akan ada penyelesaian yang berlandaskan pada Konstitusi Spanyol," jelas Merkel.

Sedangkan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte menjelaskan, "Itu urusan internal Spanyol," mengisyaratkan agar penyelesaian sepenuhnya diserahkan kepada Madrid.

Seperti dikutip dari Euronews, Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan, "Dewan Uni Eropa menyampaikan pesan persatuan untuk negara anggota di tengah krisis yang tengah di hadapi. Pesan persatuan itu berlaku untuk Spanyol dan Brexit."

Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy merupakan salah satu kepala negara yang hadir dalam KTT UE di Brussels. Namun, belum ada keterangan pers yang disampaikan sang PM dari Brussels terkait situasi yang terjadi di negaranya.

1 dari 2 halaman

Sanksi dan Langkah Tegas Spanyol pada Catalonia

Spanyol akan menjatuhkan sanksi kepada Catalonia pada Sabtu 21 Oktober mendatang. Penjatuhan sanksi itu ditujukan sebagai bentuk respons terhadap pemerintah Catalonia yang tak kunjung membatalkan upayanya untuk memerdekakan diri, hingga lewat tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Spanyol.

Seperti dikutip dari BBC pada 19 Oktober, sanksi itu merupakan bagian dari implementasi Pasal 155 Mahkamah Konstitusi Spanyol.

"Pemerintah Spanyol akan melanjutkan prosedur seperti yang diatur dalam Pasal 155 Konstitusi untuk merestorasi legalitas di pemerintahan otonomi Catalonia," jelas pernyataan resmi dari Madrid.

"Kami mengecam sikap yang dipelihara oleh pemerintah Catalonia yang secara sengaja dan sistematis mengonfrontasi kelembagaan yang ada. Pemerintah Spanyol akan melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mengembalikan tatanan konstitusional," tambah pernyataan tersebut.

Pasal 155 Konstitusi memungkinkan Madrid untuk mengintervensi dan menerapkan 'langkah-langkah yang dianggap perlu' guna memastikan situasi 'terkendali' di Catalonia.

Melalui pasal itu, Spanyol juga diprediksi akan mengambil langkah tegas dengan memandang Catalonia beserta para figur politiknya -- seperti Carles Puigdemont-- sebagai kelompok separatis. Yang nantinya mungkin akan menyebabkan berbagai macam peristiwa persekusi politik, embargo ekonomi, dan gejolak konflik lain.

Kutipan Pasal 155 Konstitusi Spanyol berisi;

"Jika sebuah pemerintahan otonom tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Konstitusi dan hukum lainnya, atau melakukan sikap merugikan bagi kepentingan pemerintah dan publik Spanyol, pemerintah pusat boleh mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk memaksa masyarakat guna memenuhi kewajiban tersebut atau untuk melindungi kepentingan umum yang disebutkan di atas."

Usulan Negosiasi Ditolak Spanyol

Beberapa hari sebelumnya, Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont menunda deklarasi kemerdekaan wilayah tersebut dan meminta untuk bernegosiasi dengan Madrid.

Akan tetapi, pemerintah Spanyol tak berminat untuk melakukan negosiasi. Madrid kemudian memberikan tenggat waktu hingga 19 Oktober pukul 10.00 waktu setempat, mendesak Catalonia untuk segera memberikan jawaban, 'apakah tetap ingin memisahkan diri atau tidak?'.

"Tak sulit rasanya memberikan jawaban definitif atas pertanyaan itu, 'Apakah Catalonia tetap ingin merdeka?'. Jika mereka tetap ingin, maka pemerintah (Spanyol) memiliki kewajiban untuk 'melakukan tindakan' (implementasi Pasal 155). Jika tidak jadi, maka kita bisa bernegosiasi," jelas Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pada Rabu lalu, seperti dikutip dari BBC, Kamis 19 Oktober 2017.

Artikel Selanjutnya
Eropa Dukung Kontribusi Indonesia untuk Redakan Krisis Rohingya
Artikel Selanjutnya
Serbia Pulangkan Seluruh Staf Diplomatik di Makedonia, Ada Apa?