Kantong Plastik Sekali Pakai Dilarang di Victoria Australia

Liputan6.com, Victoria - Kantong plastik sekali pakai yang biasanya dipergunakan di toko-toko dan tempat belanja lain, secara resmi akan dilarang di negara bagian Victoria, Australia.

Rencana ini diumumkan Pemerintahan Victoria pimpinan Menteri Utama (Premier) Daniel Andrews. Dengan demikian Victoria menyusul negara bagian dan teritori lainnya, kecuali New South Wales.

Kantong plastik sekali pakai sudah dilarang di Australia Selatan, Tasmania, Northern Territory dan Australian Capital Territory. Sementara undang-undang Western Australia dan Queensland akan mulai berlaku tahun depan.

Dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari ABC Australia Plus, Kamis (19/11/2017), Menteri Lingkungan Hidup Lily D'Ambrosio mengatakan Pemerintah Victoria akan berkonsultasi dengan pelaku bisnis dan masyarakat mengenai penerapan larangan tersebut.

Dia mengatakan pengalaman di yurisdiksi hukum lainnya menunjukkan larangan tersebut justru bisa meningkatkan penggunaan kantong plastik jenis heavier plastic bags yang justru berdampak buruk bagi lingkungan.

Oleh sebab itu, konsultasi mengenai cara kerja skema itu sangatlah penting. Pemerintah akan mengadakan proses tersebut selama tiga bulan.

Pada bulan Juli, raksasa supermarket Coles dan Woolworths mengumumkan bahwa mereka akan menghapuskan tas single-use selama 12 bulan ke depan, dan mengenakan biaya 15 sen untuk produk yang dapat digunakan kembali.

Pada Juli lalu, jaringan supermarket Coles dan Woolworths mengumumkan bahwa mereka akan menghapuskan kantong plastik sekali pakai selama 12 bulan ke depan, dan mengenakan biaya 15 sen untuk produk yang dapat digunakan kembali.

Juru bicara LSM Plastic Bag Free Victoria, Robert Skehan mengatakan kepada ABC Radio Melbourne bahwa pihaknya optimis dengan skema tersebut.

"Ketika UU tersebut telah ke Parlemen dan lolos di Parlemen, kami akan lebih senang lagi. Pasalnya, pengumuman seperti ini telah dilakukan sebelumnya namun tidak ada yang terjadi," kata Skehan.

"Pemerintahan Partai Buruh pada tahun 2006 pernah mengumumkan akan melakukan hal itu, namun undang-undangnya tidak pernah sampai ke Parlemen," tambahnya.