Sukses

Presiden Turki: Penangguhan Visa oleh AS 'Menyedihkan'

Liputan6.com, Kiev - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa keputusan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk menangguhkan seluruh aplikasi visa non-imigran "sangat menyedihkan".

"Bagi Kedubes AS di Ankara, mengambil keputusan seperti ini lalu mempraktikkannya, sangat menyedihkan," kata Erdogan saat melakukan konferensi pers bersama dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko di Kiev seperti dikutip dari Al Jazeera pada Selasa (10/10/2017).

Erdogan menerangkan bahwa kebijakan AS yang menangguhkan layanan visa non-imigran segera ditanggapinya dengan tindakan balasan yang sama.

"Turki diperintah dengan hukum. Dan yang paling penting, kita bukan sebuah suku, bukan negara kesukuan," tegas orang nomor satu di Turki itu.

Ankara dilaporkan telah memanggil pejabat tertinggi kedua di Kedubes AS, meminta agar Washington meninjau kembali keputusan yang dinilai memicu "eskalasi yang tidak perlu" dan menjadikan warga dari kedua negara "korban". Demikian keterangan yang disampaikan oleh pejabat Kementerian Luar Negeri Turki.

Percekcokan diplomatik antara kedua negara dimulai ketika Kedubes AS di Ankara mengumumkan telah menangguhkan layanan visa non-imigran di seluruh misi diplomatik mereka di Turki.

Merespons hal tersebut, Kedubes Turki di Washington pun mengumumkan hal serupa, menangguhkan layanan visa non-imigran di AS dengan alasan keamanan.

Kebijakan AS ini diyakini dimotivasi oleh dua hal. Pertama, kekhawatiran Washington atas kebijakan Turki terkait Suriah. Kedua, penangkapan terhadap seorang karyawan Konsulat AS, Metin Topuz, yang terjadi baru-baru ini.

Menurut seorang pejabat Turki, Topuz diduga memiliki informasi mengenai keterlibatan AS dalam usaha kudeta gagal tahun 2016.

Perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menandai kejatuhan dalam hubungan bilateral antara dua sekutu di NATO.

1 dari 2 halaman

Diduga Terkait Fethullah Gulen

Metin Topuz, karyawan Konsulat AS yang ditangkap belum lama ini dituding memiliki hubungan dengan organisasi milik Fethullah Gulen, seorang ulama kharismatik Turki yang hidup di pengasingannya di Saylorsburg, Pennsylvania.

Erdogan selama ini bersikeras bahwa Gulen merupakan sosok yang mendalangi kudeta gagal tahun 2016. Setidaknya, 300 orang tewas dalam aksi berdarah tersebut.

Pasca-kudeta, sejumlah warga AS ikut ditangkap, termasuk di antaranya seorang pastor Andrew Brunson. Dalam kasus Brunson, sejauh ini Presiden Donald Trump belum berhasil mengupayakan pembebasannya.

Bulan lalu Erdogan menegaskan, pihaknya akan membebaskan Brunson setelah AS mengekstradisi Gulen.

Burhan Kuzu, seorang penasihat Erdogan yang juga anggota parlemen senior dari Partai Keadilan dan Pembangunan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa AS "terganggu" dengan penahanan Brunson karena sang pastor memiliki informasi tentang keterlibatan AS dalam upaya kudeta.

AS dan Turki juga berada di pusaran perselisihan terkait Suriah. Ankara yang sama seperti Washington, mendukung pemberontakan Suriah dikabarkan telah menegosiasikan sejumlah kesepakatan dengan Rusia dan Iran. Dua negara itu merupakan pendukung rezim Bashar Al-Assad.

Artikel Selanjutnya
Putin Akan Kembali Mengusir Diplomat AS dari Rusia?
Artikel Selanjutnya
Dituduh Mata-Mata, Pria AS Dibui 10 Tahun Penjara oleh Iran