Sukses

Pertama Kali, Perempuan Arab Saudi Duduki Posisi Pemerintahan

Perempuan Arab Saudi Eman bint Abdulla Al-Ghamdi menempati posisi sebagai Asisten Ketua Teknologi Informasi di Kota Al-Khobar.

Liputan6.com, Al-Khobar - Akhirnya, untuk pertama kalinya seorang perempuan ditunjuk untuk menempati posisi senior di pemerintahan Arab Saudi.

Dilansir oleh Gulf Digital News, perempuan bernama Eman bint Abdulla Al-Ghamdi menempati posisi sebagai Asisten Ketua Teknologi Informasi di Kota Al-Khobar, Provinsi Timur.

Sekretaris Jenderal Provinsi Timur, Fahd bin Mohammed Al-Jubeir, adalah orang yang mengeluarkan dekrit tersebut. Al-Ghamdi akan menjadi satu-satunya perempuan yang bekerja di pemerintahan Al-Khobar.

Dikutip dari The Straits Times, Kamis (28/9/2017), dalam sebuah pernyataan Pusat Komunikasi Internasional di Kementerian Kebudayaan dan Informasi menyebut, diberikannya posisi tersebut merupakan bagian dari rencana untuk mendongkrak jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Selain itu, Arab Saudi bercita-cita untuk meningkatkan proporsi perempuan di pasar tenga kerja, yakni dari 22 persen menjadi 30 persen, pada 2030.

Al-Khobar mendirikan sektor khusus perempuan untuk terus mengikuti perkembangan peran perempuan Arab Saudi untuk terlibat dalam aktivitas komersial.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pencabutan Larangan Mengemudi

Ditunjuknya Al-Ghamdi untuk menempati posisinya, diumumkan tak lama setelah adanya pencabutan aturan yang melarang perempuan untuk mengemudi pada 26 September 2017. Hal tersebut mulai diterapkan pada Juni 2018.

Pengumuman itu menandai perluasan hak perempuan secara signifikan di satu-satunya negara yang melarang mereka berada di balik kemudi.

Seorang profesor di King Saud University yang juga merupakan aktivitas paling vokal di Arab Saudi, Aziza Youssef, mengatakan bahwa perubahan tersebut adalah langkah pertama dalam banyak hal yang dinantikan kaum hawa di sana.

Dengan keputusan tersebut, diyakini akan mendorong peraturan lain yang selama ini menghambat perempuan di Arab Saudi untuk dapat bebas berkembang.

Di Arab Saudi, terdapat sistem perwalian di mana perempuan harus memiliki persetujuan laki-laki untuk sebagian besar keputusan, seperti pendidikan, pekerjaan, pernikahan, rencana perjalanan, hingga perawatan medis.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.