Sukses

7 Aturan Aneh yang Dibuat Pemerintah di Seluruh Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Sejarah manusia bertaburan aturan-aturan yang tampak konyol, walaupun mungkin tidak terlalu aneh menurut konteks ruang dan waktu.

Pemerintah dari berbagai negara terkadang mengaku bahwa upaya mereka mengendalikan hidup warga adalah demi kebaikan bersama, semisal keamanan nasional, moralitas, dan keselamatan pribadi.

Akan tetapi, tentu saja ada aturan-aturan yang jelas nyeleneh. Korea Utara, misalnya, dikenal sebagai negara terkucil paling represif sedunia.

Di negeri itu, warga dilarang melontarkan guyonan yang bersifat sarkasme dan juga kritik tak langsung terhadap pemerintahan Kim Jong-un.

Celana jins juga dilarang di sana. Alasannya, jins dianggap sebagai perlambang budaya Barat, khususnya Amerika Serikat yang menjadi musuh bebuyutan Korea Utara.

Korea Utara tidak sendirian dalam urusan ini. Diringkas dari listverse.com pada Selasa (19/9/2017), berikut ini adalah tujuh aturan aneh lain yang ada di berbagai bagian dunia:

 

1 dari 8 halaman

1. Pembatasan Saus Tomat di Prancis

Ilustrasi kentang goreng dan saos tomat. (Sumber Pixabay)

Pada 2011, sekolah-sekolah dasar Prancis menerbitkan panduan diet baru yang membatasi jumlah saus tomat di kantin sekolah.

Larangan itu mengizinkan siswa mendapatkan kentang goreng (french fries) hanya sekali dalam seminggu dan saat itulah mereka boleh mendapat saus.

Akan tetapi, penggunaan saus dilarang sama sekali di sekolah dasar pada makanan tradisional Prancis. 

Tujuannya agar anak-anak akrab dengan resep Prancis sehingga mereka bisa meneruskannya ke generasi berikut.

Prancis adalah pasar besar bagi beberapa restoran besar internasional semisal McDonald's. Pihak berwenang Prancis berpendapat bahwa makanan asing yang lebih enak dan menarik dapat menjadi ancaman bagi makanan tradisional Prancis.

 

2 dari 8 halaman

2. Larangan Mengerutkan Alis di Milan, Italia

Ilustrasi alis berkerut. (Sumber Flickr/Bruce Eric Anderson)

Di Milan, Italia, ada larangan mengerutkan alis kecuali selama pemakaman atau kunjungan-kunjungan ke rumah sakit. Peraturan kota mewajibkan orang tetap memasang senyum di wajah mereka.

Jika ada warga yang tidak mematuhi, ia bisa dikenakan denda.

Jangan kaget ada peraturan seperti itu. Peraturan tersebut diterbitkan ketika Austria berkuasa atas Milan pada Abad ke-19, hanya saja larangan itu tidak pernah dicabut hingga sekarang.

 

3 dari 8 halaman

3. Larangang Pendidikan Seks di Uganda

Ilustrasi pendidikan seks komprehensif di Uganda. (Sumber Global Citizen)

Banyak negara membanggakan diri karena mampu menyediakan pendidikan reproduksi kepada kaum muda mereka. Di Uganda justru sebaliknya dan pendidikan seks secara komprehensif malah dilarang.

Beberapa kelompok nirlaba (nonprofit) mencoba mengajukan peninjauan terhadap aturan tersebut, karena larangan demikian dipandang menjadi ancaman bagi perkembangan sosial Uganda dan meningkatkan jumlah warga yang terkena HIV/AIDS.

Sekolah, para pendamping, dan organisasi-organisasi non-pemerintah mengalami kesulitan mengajarkan bahan yang oleh mereka dianggap penting bagi masa depan kaum remaja Uganda.

Beberapa orang guru bahkan khawatir akan dianggap melanggar hukum jika menjawab pertanyaan seputar seks yang diajukan oleh para siswa.

Pada 2017, lembaga nirlaba bernama Pusat Hak Azasi Manusia dan Pembangunan mengajukan gugatan hukum untuk memaksa pemerintah agar mengembangkan kebijakan pendidikan sek komprehensif.

Pengadilan Uganda masih harus memutuskan terkait gugatan tersebut.

 

4 dari 8 halaman

4. Larangan Kaus Kuning di Malaysia

Pengunjuk rasa meneriakkan tuntutannya saat aksi gerakan Bersih 4.0 di ibukota Malaysia, Kuala Lumpur, Minggu (30/8/2015). Aksi tersebut menuntut pengunduran diri PM Malaysia Najib Razak terkait tuduhan korupsi. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Pada 2015, terjadi unjuk rasa besar-besaran di Malaysia. Sebagian besar para pelaku unjuk rasa di Kuala Lumpur tersebut menyerukan pemecatan Perdana Menteri Najib Razak.

Unjuk rasa dipicu oleh kabar tentang transfer uang senilai US$ 600 ribu dari suatu bank pembangunan dukungan Goldman Sachs ke rekening pribadi sang Perdana Menteri.

Unjuk rasa dihadang dengan meriam-meriam air dan gas air mata. Tapi, ketika massa pelaku unjuk rasa semakin banyak, pemerintah Malaysia kemudian melarang penggunaan kaus T-shirt berwarna kuning.

Padahal, kaus kuning yang dianggap bermasalah adalah kaus-kaus bertuliskan kata "Bersih".

Pemerintah Malaysia sempat mencari-cari dalih pembenaran hingga akhirnya digugat secara hukum oleh pengelola unjuk rasa.

Pengadilan Malaysia awalnya berpihak kepada pemerintah, tapi pengadilan banding kemudian memutuskan untuk mencabut larangan itu pada 2016.

 

5 dari 8 halaman

5. Larangan Gaya Rambut Barat di Iran

Salome Mc adalah seorang rapper wanita dari Iran. (Sumber Wikimedia Commons)

Pada 2010, pemerintah Iran melarang warga memiliki rambu panjang atau gaya buntut kuda karena hal itu merupakan gaya rambut Barat yang merusak.

Iran kemudian menerbitkan sejumlah gaya rambut yang dapat diterima, biasanya rambut pendek dan bersifat konservatif.

Pelanggar pertama kali akan digunting rambutnya secara terhina, tapi pengulangan pelanggaran dapat dikenakan denda. Kedai pangkas rambut yang menawarkan gaya rambut Barat bisa ditutup oleh pemerintah.

Namun demikian, muncul pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan gaya rambut Barat.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

6 dari 8 halaman

6. Larangan Sandal Jepit di Capri, Italia

Sandal jepit kamu yang nyaman ternyata lebih berbahaya daripada heels yang menyakitkan.

Boleh saja melarang pemakaian sandal jepit di tempat tertentu, misalnya di tempat pekerjaan. Atau, larangan mengenakan sandal jepit di lounge bandara seperti kebijakan larangan oleh perusahaan penerbangan Qantas.

Namun, larangan pemakaian sandal jepit berlaku di seluruh wilayah pulau Capri di Italia.

Larangan itu bahkan termasuk yang paling aneh karena didasarkan kepada keinginan warga lokal untuk hidup tenang terbebas dari suara berisik dari pemakaian sandal jepit.

 

7 dari 8 halaman

7. Larangan Joget Setelah Tengah Malam di Jepang

Tokyo Party Time. (Sumber Flickr)

Di Jepang, selama 67 tahun pernah ada larangan berjoget setelah tengah malam. Aturan itu diterbitkan setelah Perang Dunia II agar menertibkan prostitusi yang marak di gedung-gedung dansa.

Menari oleh warga umum pun dilarang jika gedungnya tidak memiliki izin untuk itu. Bahkan, seandainya ada izin, segala kegiatan harus dihentikan sebelum tengah malam.

Jepang berkembang menjadi bangsa sejahtera setelah perang, tapi larangan itu tetap berlaku hingga beberapa dekade.

Pada awalnya, polisi tidak secara agresif menegakkan peraturan tersebut. Namun, setelah bermunculan skandal narkoba dan perkelahian di klub-klub malam, penggerebekan semakin sering dilakukan.

Baru pada 2015 aturan itu akhirnya dicabut.

Artikel Selanjutnya
10 Fakta Kekejaman di Korea Utara, Beruntung Tak Jadi Warga Sana
Artikel Selanjutnya
Lupakan, Gagasan Mobil Nasional Sudah Usang?