Kritik Duterte, Anggaran Komisi HAM Filipina Jadi Rp 260 Ribu

Liputan6.com, Manila - Anggota Parlemen Filipina memotong anggaran badan publik yang menyelidiki perang narkoba yang dikobarkan Duterte, yakni Komisi Hak Asasi Manusia. Dengan pemotongan itu, komisi tersebut hanya memiliki anggaran sebesar 1.000 peso atau sekitar Rp 260 ribu per tahun.

Ketua DPR Filipina, Pantaleon Alvarez menyebut, komisi itu tak berguna. Kritikus pun menyebut bahwa langkah itu merupakan hukuman atas kritik keras Komisi HAM atas perang narkoba yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte.

Ribuan orang tewas sejak Duterte memulai kampanye anti-narkoba sejak tahun lalu. Hal tersebut bertujuan untuk melenyapkan perdagangan narkoba di Filipina.

Namun, langkah tersebut memicu kritik internasional atas banyaknya korban tewas.

Dikutip dari BBC, Rabu (13/9/2017), Komisi HAM yang menyelidiki kasus tersebut, pada awalnya meminta anggaran sebesar 1,72 miliar peso untuk 2018. Namun pemerintah mengusulkan kurang dari setengahnya.

Pada pembacaan kedua, Kongres justru hanya menganggarkannya sebesar 1.000 peso. Jumlah tersebut turun drastis dari anggaran 2017 yang sebesar 749 juta peso.

"Jika kalian ingin melindungi hak-hak para penjahat, cari anggaran dari para kriminal," ujar Alvarez dalam sebuah wawancara televisi.

Ia kemudian menuduh komisi itu tidak kompeten. "Mengapa kalian merasa berhak mendapat anggaran dari pemerintah, namun tak mengerjakan pekerjaan dengan benar?," imbuh dia.

Anggota Kongres Edcel Lagman yang menentang pemotongan anggaran, mengatakan bahwa langkah itu hampir seperti hukuman mati.

"Pendukung Duterete hampir menjatuhkan hukuman mati terhadap sebuah kantor independen yang dibuat secara konstitusional dan diamanatkan konstitusi," ujar Lagman.

Meski usulan tersebut masih membutuhkan persetujuan di Senat Filipina, pihak oposisi mengatakan bahwa usulan itu kemungkinan akan diloloskan karena para pendukung Duterte menjadi mayoritas di majelis itu.