Menlu Bishop: Australia Berkomitmen Atasi Perbudakan Modern

Liputan6.com, Perth - Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, menjadi salah satu figur penting dalam Bali Process Government and Business Forum yang dilaksanakan di Perth, Australia, Jumat (25/8/2017).

Perhelatan itu merupakan ajang pertemuan tokoh setingkat menteri sejumlah negara dan pelaku bisnis dari kawasan Asia-Pasifik serta perwakilan PBB, yang secara umum membahas berbagai spektrum isu perbudakan modern.

"Hari ini saya menjadi ketua bersama dari sektor pemerintah (Government Co-Chairs) dalam pertemuan Bali Process Government and Business Forum bersama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi," ujar Menlu Australia Julie Bishop.

Bishop melanjutkan, para menteri dan pemimpin bisnis dari 48 anggota Bali Process bertemu untuk mengembangkan strategi inovatif memerangi perbudakan modern, perdagangan manusia, kerja paksa, serta mencegah eksploitasi pekerja migran dan karyawan rentan.

Andrew Forrest (Chairman Fortescue Metals Group dari Australia) dan Eddy Sariaatmadja (Chairman Emtek Group dari Indonesia) menjadi ketua bersama mewakili sektor bisnis (Business Co-Chairs).

"Forum yang dilaksanakan di Perth ini, untuk pertama kalinya, mempertemukan pemerintah dan sektor swasta guna menangani kejahatan itu secara komprehensif. Kerja sama semacam ini dianggap penting, guna menemukan solusi praktis untuk menghadapi akar perbudakan modern dan perdagangan manusia," ucap Bishop.

Saksikan video komentar Menlu Australia Julie Bishop terkait Bali Process Government and Business Forum berikut ini

Menurut data Kemlu Australia, dari puluhan juta orang di seluruh dunia yang menjadi sasaran perdagangan manusia atau kerja paksa, lebih dari setengahnya berada di wilayah Indo-Pasifik, termasuk di antaranya adalah Tanah Air dan Negeri Kanguru.

Meski begitu, dalam pertemuan itu Bishop tidak menyebut jangka waktu pasti kapan Australia akan memproduksi Undang-Undang Anti-Perbudakan Modern. Demikian seperti dilansir The Guardian, Jumat (25/8/2017).

"Jangka waktunya adalah sesegera mungkin, tapi kami masih memerlukan konsultasi lebih lanjut. Saya tidak akan menetapkan tanggal spesifik," ujar Menlu Australia itu dalam konferensi pers pasca-forum.

"Rancangan kerja telah terbentuk sebelum forum ini terlaksana. Dan forum ini jadi bukti komitmen kami akan hal itu," ia menjelaskan.