Sukses

Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Jokowi? Ini Penjelasan Kemlu

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV), Nguyen Phu Trong dijadwalkan datang ke Indonesia pada 22-24 Agustus 2017, 

Nguyen dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo dan petinggi parlemen Indonesia. 

Beberapa pihak menganggap, Nguyen tak boleh bertemu Jokowi, apalagi dengan rangkaian upacara kenegaraan resmi. Alasannya, ia 'hanya' sebagai ketua partai tak memegang peran di pemerintahan. Selain itu, paham komunis yang dianut PKV adalah ajaran yang terlarang di Indonesia.

Menanggapi semua tuduhan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir memberi penjelasan. Dia menyatakan, Nguyen sebagai Sekjen PKV adalah orang nomor satu di Vietnam. Posisinya di pemerintahan melebihi Presiden atau Perdana Menteri.

"Sekjen ini adalah otoritas tertinggi di Vietnam," ucap Arrmanatha dalam press briefing mingguan Kemlu, Senin (21/8/2017).

Di samping itu, pertemuan Nguyen dan Jokowi tak perlu dipermasalahkan, pasalnya, Nguyen datang membawa tugas kenegaraan, bukan kepartaian.

"Ini kunjungan resmi. Sekjen PKV itu pemimpin de facto Vietnam. Ini kan hubungan antar-negara. Ini kunjungan bilateral bukan antar organisasi," ucapnya.

Tata mencotohkan, lawatan kenegaraan antar Indonesia-Vietnam bukan baru pertama kali terjadi. Pada 2011 Presiden negara itu datang ke Tanah Air. Kemudian, pada 2013 giliran PM Vietnam yang menyambangi Jakarta.

"Itu yang perlu ditekankan ini kerjasama antar-negara bukan antara organisasi," tegas dia.

Senada dengan Tata, Dubes RI untuk Vietnam Ibnu Hadi meminta lawatan Sekjen PKV tidak perlu dicemaskan berlebihan. Karena memang sudah sepatutnya Nguyen saat berkunjung ke Jakarta mengunjungi Jokowi.

"Sekjen partai adalah de facto orang yang paling berpengaruh bahkan saya bisa katakan presiden dan PM di bawah kekuasaan beliau," ucap Ibnu.

"Bisa dilihat nanti rombongannya besar satu pesawat, akan didampingi 12 pejabat inti di antaranya 6 tingkat menteri itu perlihatkan dia yang paling berpengaruh bahkan dibanding Presiden dan PM," katanya.

 

Artikel Selanjutnya
PKS Minta Presiden Jokowi Beri Pernyataan Tegas soal Rohingya
Artikel Selanjutnya
Jokowi Gelar Pertemuan Internal, Persiapkan Reshuffle Kabinet?