Sukses

'Fitnah' dan Pencekalan Bikin Hubungan Rusia - Moldova Tegang

Moldova selama ini mengupayakan hubungan erat dengan Uni Eropa, sementara Rusia menganggap negara itu bagian dari lingkup pengaruhnya.

Liputan6.com, Chisinau - Moldova, sebuah negara yang terletak di Eropa Timur, menetapkan status persona non grata terhadap Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogozin. Kebijakan itu dipicu "komentar fitnah" yang diucapkan Rogozin terhadap pemerintah di Chisinau.

Seperti dikutip dari BBC pada Kamis (3/8/2017) Rogozin menuding pemerintah di Chisinau dikendalikan oleh oligarki mafia.

Selama ini, Moldova mengupayakan hubungan yang erat dengan Uni Eropa. Di lain sisi, Rusia menganggap negara itu sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya.

Situasi menjadi semakin rumit setelah politisi pro-Rusia Igor Dodon menjadi presiden Moldova pada Desember lalu.

Pada Mei lalu, Moldova mengusir lima diplomat Rusia tanpa memberikan alasan di balik tindakan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Moldova mengatakan bahwa mereka memanggil duta besar Rusia untuk memberitahukan status Rogozin.

Pihak Kemlu Moldova mengatakan, mereka harus bereaksi atas pernyataan Rogozin dalam wawancaranya dengan stasiun TV milik Rusia, Rossiya 24, di mana ia membuat "kritik fitnah terhadap pemerintah Moldova dan secara implisit warga negara kami".

Wawancara tersebut disiarkan setelah pesawat yang ditumpangi Rogozin yang menuju Moldova "dihalangi" oleh Rumania. Peristiwa itu terjadi pekan lalu.

Tindakan Bucharest tersebut didasarkan pada fakta bahwa Rogozin berada di bawah larangan melakukan perjalanan Uni Eropa. Itu adalah sanksi atas langkah Rusia menganeksasi Semenanjung Krimea pada tahun 2014.

Ukraina sendiri telah melarang penerbangan langsung dari dan ke Rusia. Sementara pesawat yang membawa Rogozin mencoba terbang di wilayah udara Rumania untuk mencapai Moldova.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia telah memanggil duta besar Moldova di Moskow untuk "memprotes keras" apa yang mereka sebut "tindakan tidak bertanggung jawab" yang bertujuan merongrong hubungan bilateral kedua negara.

Moldova, pada tahun 2014 telah menandatangani sebuah kesepakatan dengan Uni Eropa. Hal ini ditanggapi Rusia dengan segera memberlakukan pembatasan impor produk pertanian negara itu.

Rusia diketahui menempatkan pasukan mereka di wilayah Trans-Dniester yang memisahkan diri dari Moldova. Secara ekonomi wilayah ini bergantung pada Rusia dan menentang pemerintah di Chisinau.

 

Saksikan video menarik berikut:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.