Diterpa Skandal, Menhan Perempuan Jepang Mengundurkan Diri

Liputan6.com, Tokyo - Menteri Pertahanan Jepang, Tomomi Inada, mengundurkan diri. Langkah itu ia lakukan menyusul adanya tuduhan bahwa dirinya telah menahan dirilisnya dokumen pertahanan yang sensitif.

Dalam sebuah konferensi pers di Tokyo, Inada mengatakan bahwa dirinya telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada PM Abe pada Jumat pagi.

Dikutip dari CNN, Jumat (27/7/2017), pengunduran diri Inada terjadi di tengah klaim bahwa ia membantu mengaburkan catatan internal berisi rincian bahaya yang dihadapi penjaga perdamaian Jepang di Sudan Selatan, di mana negara tersebut saat ini tengah dilanda perang.

Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan, catatan aktivitas pasukan yang berada dalam kondisi genting itu telah dilenyapkan. Catatan tersebut dapat mempengaruhi perdebatan, apakah Jepang akan melanjutkan mengerahkan tentaranya di wilayah tersebut.

Namun, kemudian dikeluarkan pernyataan bahwa catatan tersebut masih tetap disimpan. Inada pun membantah berperan dalam dugaan pengaburan catatan itu.

Politikus yang sedang naik daun itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Agustus 2016. Ia dipandang banyak orang akan menjadi penerus Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Hingga kini, Negeri Sakura tak pernah memiliki perdana menteri perempuan, di mana Inada merupakan perempuan kedua yang menjabat sebagai menteri pertahanan. Menhan sebelumnya, Yuriko Koike, terpilih menjadi Gubernur Tokyo pada tahun lalu, sekaligus menjadi perempuan pertama yang memegang posisi tersebut.

Pengunduran diri Inada dinilai bisa menimbulkan masalah besar bagi Partai Demokrat Liberal yang mengusung PM Abe dan masa depannya sebagai perdana menteri. Menurut sebuah jajak pendapat yang dikeluarkan surat kabar Mainichi Simbun, angka dukungan yang diperoleh kabinet Abe anjlok menjadi 26 persen.

Namun, ketidakpopuleran kepemimpinan di Jepang tak hanya dirasakan oleh Abe. Ketua partai oposisi terbesar Demokrat, Renho Murata, mengundurkan diri pada 27 Juli 2017. Ia menjelaskan bahwa partai tersebut membutuhkan kepemimpinan baru untuk menarik lebih banyak dukungan dari masyarakat.

Simak video berikut ini: