Ganggu Pemilihan Majelis Venezuela, Warga Diancam Bui 10 Tahun

Liputan6.com, Caracas - Venezuela melarang demonstrasi yang bisa mengganggu atau mempengaruhi pemilihan majelis konstituen baru pada Minggu 30 Juli 2017 waktu setempat.

"Mereka yang melanggar larangan tersebut terancam penjara antara 5 dan 10 tahun," kata Menteri Dalam Negeri Venezuela, Nestor Reverol seperti dikutip dari BBC, Jumat (28/7/2017).

"Pertemuan massal, demonstrasi serta konsentrasi orang atau tindakan serupa lainnya yang dapat mengganggu atau mempengaruhi jalannya proses pemilihan dilarang di seluruh negeri," kata Reverol dalam sebuah pidato di televisi.

Dia mengatakan akan ada pengamanan tinggi di jalanan selama periode pemilihan. Lalu sebanyak 96 tempat di seluruh negeri akan dibuat untuk memproses kejahatan terkait gangguan pada proses pemilihan itu.

Lebih dari 100 orang tewas dalam protes berujung kekerasan terhadap pemerintah Venezuela sejak April lalu. Pihak oposisi melihatnya sebagai langkah menuju kediktatoran.

Presiden Nicolas Maduro mengatakan bahwa lawan-lawannya harus "meninggalkan jalan menuju pemberontakan", ia menambahkan bahwa dirinya bersedia memulai sebuah "dialog meja bundar dalam beberapa jam ke depan".

Majelis penyusun baru yang akan dipilih oleh pemerintah Venezuela itu terdiri dari 545 anggota, akan menyaingi Majelis Nasional yang saat ini dikuasai oleh oposisi dan memiliki kekuatan untuk menulis ulang konstitusi.

Presiden Nicolas Maduro membenarkan institusi baru tersebut sebagai cara untuk membawa perdamaian kembali ke negara yang terbelah dua.

Dalam protes selama 48 jam di Venezuela, seorang berusia 49 tahun meninggal di negara bagian Carabobo utara pada Kamis 27 Juli waktu setempat.

Pihak oposisi Venezuela juga telah berjanji untuk terus melakukan demonstrasi massal pada Jumat waktu setempat, terlepas dari aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah. Larangan kegiatan akan diberlakukan mulai Jumat hingga Selasa, 28 Juli hingga 1 Agustus.

Mereka kemudian menyuarakan reaksinya melalui Twitter, untuk mendorong orang melawan larangan mengganggu jalannya pemilihan majelis konstituen dengan melakukan demonstrasi pada hari Jumat.

Aksi itu disebut sebagai "pengambilalihan Venezuela".

Sebelumnya pada Rabu 26 Juli, AS memberlakukan sanksi terhadap 13 pejabat senior Venezuela, termasuk Reverol. Hukuman tersebut terkait membekukan aset dan menghentikan entitas Amerika untuk berbisnis dengan negaranya.

Maduro menanggapi dengan menggambarkan AS sebagai imperialis yang bertekad untuk memerintah dunia. Ia menyebut sanksi tersebut "tidak sah, tidak berperikemanusiaan dan belum pernah terjadi sebelumnya".

Saksikan juga video menarik berikut ini: