Petugas TPS Mogok, Pemilu di Ibu Kota Papua Nugini Ditunda

Liputan6.com, Port Moresby - Pemungutan suara di ibukota Papua Nugini (PNG), Port Moresby ditunda setelah petugas tempat pemungutan suara (TPS) negara tersebut melakukan pemogokan.

Komisi Pemilihan Umum PNG mengatakan pemungutan suara ditunda sampai hari Jumat mendatang, karena para petugas TPS tidak dibayar untuk tugas 'berkemah'. Demikian seperti dikutip dari Australia Plus pada Selasa (27/6/2017).

TPS dalam pemilihan umum nasional ini sudah dibuka sejak pekan lalu dengan proses pemungutan suara akan berlangsung selama dua pekan.

Namun proses pemungutan suara ini ada yang tertunda, dan juga mengalami gangguan sejak Sabtu lalu. Sementara, pemungutan suara di provinsi yang berada di dataran tinggi (highlands) dimulai hari Selasa ini.

Para pemantau pemilu mengatakan adanya berbagai gangguan di beberapa tempat, dengan masalah daftar pemilih dan juga pembagian surat suara.

Ribuan tentara dan polisi sudah dikerahkan ke daerah-daerah yang paling rawan gangguan di provinsi yang terletak di dataran tinggi, di mana warga setempat marah mengatakan para petugas TPS tidak adil dan daftar pemilih tidak akurat.

"Saya yakin bahwa kami akan bisa menangani pemilu dan menyampaikan hasil pemilu dengan aman dan bebas," kata Michael Welly seorang pejabat polisi senior PNG.

Banyak pemilih sudah memperkirakan adanya campur tangan dari para calon dalam proses pemilu, dan sudah mengancam akan melakukan tindak kekerasan bila mereka merasa pemilu tidak berjalan adil.

Perdana Menteri PNG saat ini Peter O'Neill, berharap pemilih tidak akan mempermasalahkan keadaan ekonomi dan masalah kontroversi untuk memberinya mandat menjalani periode kedua.

Masalah ekonomi dan kurangnya layanan pemerintah menjadi keprihatinan utama bagi para pemilih.

Pemimpin oposisi Don Polye, mantan menteri keuangan di pemerintahan O'Neill dalam kampanyenya banyak membicarakan kemungkinan runtuhnya perekonomian negara dan juga pinjaman yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan pemerintah.