Sukses

Menlu Qatar: Kuwait Ingin Jadi Penengah Krisis Teluk

Liputan6.com, Doha - Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan Kuwait tengah berupaya untuk menengahi krisis regional terkait pemutusan hubungan diplomatik negara teluk terhadap Qatar.

Dikutip dari laman Al Jazeera, Selasa (6/6/2017), beberapa negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yaman memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada Senin, 5 Juni 2017. Langkah tersebut diambil atas tuduhan kepada Qatar yang diduga mendukung aktivitas terorisme.

Pemerintah Yaman--yang diakui secara internasional--juga memutuskan hubungan dengan Qatar lantaran menuduh negara tersebut bekerja sama dengan musuhnya, yaitu kelompok pemberontok Houthi.

Perdana Menteri Maladewa dan Libya pun dikabarkan akan menyampaikan langkah yang sama untuk memutuskan hubungan diplomatik sesegera mungkin.

Sanksi memutus jaringan transportasi berupa penutupan perbatasan wilayah darat, laut, dan udara telah dilayangkan oleh kelima negara tersebut.

Dalam sebuah wawancara, Menteri Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani mengatakan bahwa penguasa Kuwait, yakni Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah telah meminta Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani untuk menunda pidato terkait krisis regional tersebut.

"Emir al Thani menerima telepon dari pihak Kuwait yang memintanya untuk menunda pidatonya dan memberi waktu kepada Kuwait untuk menyelesaikan krisis regional tersebut," kata Sheikh Mohammed.

Sheikh Sabah meminta penguasa Qatar untuk fokus pada upaya mengurangi ketegangan dan menyarankan agar tidak membuat keputusan yang dapat meningkatkan panasnya situasi.

Namun, Menteri Luar Negeri Qatar berbicara dengan nada lantang dan mengatakan bahwa negaranya menolak orang-orang yang berusaha memaksakan kehendak mereka atau melakukan intervensi terhadap urusan di negerinya.

Kuwait dan Oman Takut Ketegangan Meningkat

Giorgio Cafiero, ahli politik dari dari Gulf State Analytics, sebuah konsultan risiko geopolitik yang berbasis di Washington DC mengatakan, "Saya pikir Kuwait dan Oman takut akan dampak ketegangan regional ini. Efeknya akan dapat melemahkan kepentingan semua orang," ujar Giorgio.

Ia menambahkan bahwa jika ketegangan meningkat, dikhawatirkan akan terjadi konfrontasi militer.

"Jika negara-negara ini gagal menyelesaikan masalah mereka dan ketegangan semacam itu mencapai babak baru yang jauh lebih parah maka sulit bagi negara-negara tersebut dapat kembali bersatu," tambahnya.

Ketegangan negara-negara tersebut terjadi ketika Arab Saudi memutus hubungan karena alasan perlindungan dan keamanan nasional dari bahaya terorisme dan ekstremisme. Negara kaya minyak itu juga mendesak seluruh negara dan pelaku ekonomi, seperti perusahaan di negaranya, untuk mengambil langkah serupa.

Beda halnya dengan Bahrain yang menyatakan pemutusan hubungan diplomatik karena negara itu menilai, media Qatar mendukung kegiatan dan pendanaan teroris bersenjata.

Tujuannya, diduga untuk melakukan sabotase dan menyebarkan kekacauan di Bahrain.

Mesir turut mengumumkan penutupan wilayah udara dan pelabuhan laut untuk seluruh transportasi dari dan ke Qatar. Kairo menyebut, ini demi melindungi kepentingan nasional.

Negeri Piramida itu juga menuduh Qatar mendukung organisasi teroris termasuk Ikhwanul Muslimin.

Qatar memang telah lama mendapat kritik dari negara tetangganya atas dukungannya terhadap sejumlah kelompok. Salah satunya adalah Ikhwanul Muslimin, kelompok politik Islam Sunni yang keberadaannya dilarang oleh Saudi dan Uni Emirat Arab.

Baru-baru ini, maskapai penerbangan nasional milik Uni Emirat Arab, yakni Etihad Airways serta beberapa maskapai lainnya seperti Flydubai berencana akan menunda jadwal penerbangannya menuju Qatar.

Hal ini menyusul putusnya hubungan diplomatik kedua negara karena sebuah krisis regional yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Artikel Selanjutnya
Raja Salman Buka Pintu untuk Jemaah Haji Qatar
Artikel Selanjutnya
Krisis Teluk Belum Reda, Qatar Beli Kapal Perang Seharga US$ 6 M