Sukses

Perwakilan Negara Asia Bahas Arsitektur Penjara yang Ideal

Liputan6.com, Jakarta - Sebagaimana halnya fasilitas penjara di berbagai bagian dunia, penjara di Indonesia mengalami kelebihan penghuni (overcrowded) yang cukup parah. Dengan keadaan yang demikian, tugas pemasyarakatan tidak berjalan dengan baik. 

Ketika menjalani masa hukuman, seringkali pemasyarakatan para terhukum tidak mencapai sasaran ketika terhukum kembali lagi ke dunia luar.

Bukan hanya itu, keadaan yang terlalu sesak bisa menjurus kepada pelanggaran hak azasi manusia (HAM) para terpidana itu sendiri.

Perihal kelebihan penghuni itu diutarakan oleh I Wayan Kusmiantha Dusak, Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM, dalam acara pembukaan 6th Asian Conference Correctional Facilities Architect and Planners (ACCFA) 2017 pada Senin (6/3/2017) di Jakarta.

Dikutip dari data yang disampaikan, data terkini menyebutkan bahwa, secara nasional, ada 202.721 orang dalam tahanan lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, daya tampung keseluruhan adalah 115.499 orang.

Masalah semakin diperparah dengan kenyataan bahwa jumlah petugas sipir penjara jauh di bawah angka kecukupan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi secara tepat guna. Salah satu cara pengurangan kelebihan penghuni itu adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas tahanan baru.

Namun demikian, seperti dikutip Liputan6.com dari penjelasan Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, ada syarat dan keahlian tertentu untuk pembangunan fasilitas bangunan penjara.

1 dari 2 halaman

Berbagi Pengalaman Antarnegara

(Liputan6.com/Alexander Lumbantobing)

Menurut Menteri, pembangunan fasilitas penjara harus betul-betul sesuai dengan standar internasional dan Indonesia beserta negara-negara peserta ACCFA berniat berbagi pengalaman dan praktik baik.

"Kita sharing-lah...ini yang keenam. Jadi, sebelumnya sudah ada sharing dengan kita," katanya.

Ia melanjutkan bahwa dalam kesempatan itu Indonesia juga berbagi pengalaman tentang apa yang sudah dicapai, misalnya pembangunan fasilitas-fasilitas baru berteknologi tinggi di pulau Nusakambangan, katanya, "Kita sedang membangun, dalam tahap rancang bangun, di Karanganyar."

Dengan kehadiran para ahli rancang bangun, termasuk para arsitek, dapat mengerti sesuai kebutuhan Indonesia dengan tetap memperhatikan kemampuan yang khusus untuk membangun fasilitas pemasyarakatan.

Perihal itu, Menteri menjelaskan, "Harus punya sertifikasi. Jadi, tidak sembarangan lagi...ada yang untuk minimum security, medium security, dan maximum security prison."

Konferensi arsitek dan perencana fasilitas pemasyarakatan se-Asia ini bertujuan membahas tentang bangunan lembaga pemasyarakatan dan pendukungnya, khususnya menyangkut standar bangunan, rancangan bangunan, dan kebutuhan fasilitas yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

(Liputan6.com/Alexander Lumbantobing)

Termasuk peserta Indonesia, sebanyak 175 orang peserta juga berasal dari negara-negara ASEAN, Korea Selatan, Jepang, Srilanka, Bangladesh, dan Papua Nugini, ditambah dengan peserta dari organisasi-organisasi internasional seperti Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross, ICRC), UNAFEI, dan UNOPS.

Simak cuplikan penjelasan Menteri Hukum dan HAM berikut ini:

 

 

 

 

 

Artikel Selanjutnya
Persoalan Keamanan di Semenanjung Korea Perlu Perhatian
Artikel Selanjutnya
Parlindungan Purba: CPS Kunci Pembiayaan Asian Development Bank