RI Sudah Punya Presiden Perempuan, AS Baru Tahap Capres

Dalam kesempatan lain, Grace Natalie dari Partai Solidaritas Indonesia mengungkap sejumlah hal yang menyurutkan peran kaum wanita dalam dunia politik, misalnya afirmasi setengah hati serta problem sosial, budaya, dan agama yang menyusup melalui sejumlah peraturan daerah yang memusuhi kaum wanita.

Data yang dibeberkan PSI mengungkapkan bahwa 5 provinsi terbanyak dengan perda-perda diskriminatif terhadap perempuan adalah Jawa Barat (90 perda), Sumatra Barat (46), Jawa Timur (27), Kalimantan Selatan (24), dan Sulawesi Selatan (21).

Secara nasional, jumlah perda-perda yang dipandang memusuhi perempuan malah meningkat, mulai dari 4 perda (1999) hingga mencapai 365 pada 2016.

Ia mencontohkan adanya buruh-buruh wanita yang ditangkap berdasarkan perda yang melarang kaum wanita berada di luar rumah sesudah jam tertentu di malam hari. Dengan demikian, banyak buruh wanita yang tertangkap setelah pulang bekerja di pabrik-pabrik.

Belum lagi perda yang mengharuskan kaum wanita menghadirkan saksi dan memberikan bukti ketika melaporkan dirinya diperkosa. Dalam keadaan demikian, seringkali wanita korban pemerkosaan malah kemudian menjadi terhukumnya.

Menurutnya, jika kaum wanita Indonesia menginginkan perubahan, maka kaum wanita memang harus turun tangan dan ikut serta di segala tingkatan dalam menentukan arah kebijakan.

Bicara peran politik wanita dari sudut pandang agama, narasumber KH Maman Imanulhaq menegaskan bahwa Islam tidak memperkecil peran kaum wanita, termasuk dalam politik.

Menurut penjelasannya, dari perempuan lahir dua hal. Pertama adalah lahirnya imam, seorang pemimpin.

Seorang perempuan tidak akan melahirkan pemimpin kalau dia sendiri bukan pembaca, tidak mendapat kebebasan berpikir, atau tidak memiliki kebebasan berpolitik.

Ketika orang malas berpikir tentang politik atau ketika orang bodoh melakukan elaborasi politik terhadap teks-teks agama, maka yang menjadi korban selalu kaum wanita.

Setelah sebagai pemilik tanggungjawab dan masa depan, perempuan adalah pemilik generasi yang akan datang.

Dengan keberadaan perempuan dalam politik, maka masa depan Indonesia dan dunia akan lebih baik.

Di kesempatan berikutnya, Dinna Wisnu, anggota Komisioner di Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang HAM, mengatakan bahwa banyak kaum wanita sebenarnya berminat berpolitik, tapi hanya di belakang layar karena anggapan adanya risiko yang besar terhadap keluarga.

Khusus bagi perempuan bagi politik internasional, menurutnya ada 3 hal yang membuat perempuan sangat memenuhi syarat untuk terlibat.

Pertama, dalam politik internasional, ada kecenderungan orang untuk menggunakan 'power' agar yang diinginkan sesuai dengan keinginan.

Seandainya kaum lelaki berhadapan dalam pertemuan internasional, maka ada kecenderungan untuk 'ribut', sedangkan kaum wanita lebih santai dan tenang menghadapinya.

Kedua, adalah kepekaan, karena sejujurnya dua pihak dalam sidang sama-sama menginginkan perubahan.

Dalam pertemuan-pertemuan internasional, perunding dalam sidang ingin tampil tangguh.

Keluwesan justru terjadi dalam rapat-rapat kecil sampingan dan kaum wanita piawai dalam hal itu karena mampu mendeteksi apa yang dibutuhkan pihak lawan.

Ke tiga adalah kemampuan membangun jejaring dengan pihak yang memang menentukan karena tidak semua yang dimaui langsung didapat di meja perundingan.

Pertanyaan yang diajukan ketika membangun jejaring adalah, "Siapa yang akan menjawab ketika kita menghubungi?"

Di tingkat internasional, sudah banyak kesepakatan yang dibangun untuk meningkatkan peran kaum wanita dalam berbagai bidang, termasuk politik. Misalnya, Indonesia pun telah menjadi salah satu negara yang meratifikasi Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

CEDAW adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 1979 dan dikenal sebagai aturan internasional tentang hak-hak wanita. CEDAW dilembagakan pada 3 September 1981 dan telah diratifikasi oleh 189 negara, termasuk Indonesia.

Ketika ditanyai oleh Liputan6.com tentang peran pihak pembuat legislasi dalam pembuatan perangkat perundangan yang menjadi landasan hukum positif tentang perempuan di Indonesia, dua orang anggota DPR yang hadir dalam acara menyebutkan bahwa persoalan di Indonesia berada dalam tataran implementasi.

Sudah cukup banyak perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia dan diterjemahkan menjadi undang-undang ataupun perangkat hukum lain, tapi terkendala dalam pelaksanaannya.