Mogok Karyawan Pengangkutan Bisa Rugikan Hillary Clinton?

Liputan6.com, Philadelphia - Sejumlah pihak dalam Partai Demokrat mengungkapkan kekhawatiran karena mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja pengangkutan di Philadelphia. Kota itu dikenal sebagai kota pendukung kuat Partai Demokrat.

Kamis kemarin merupakan pemogokan hari ke 3. Pihak Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) mengatakan melalui pernyataan bahwa, seandainya pemogokan berlanjut hingga tanggal 8 November, maka mereka akan mengajukan gugatan hukum untuk memaksa serikat pekerja menghentikan mogok pada Hari Pemilu.

Dikutip dari New York Post pada Jumat (4/11/2016), pernyataan SEPTA berbunyi, "Jika kami melihat kesepakatan tidak tercapai, SEPTA bermaksud melarang mogok pada 8 November untuk memastikan pemogokan tidak mencegah para pemilih untuk pergi ke TPU dan melaksanakan hak mereka untuk memilih."

Namun demikian, sumber-sumber di serikat pekerja mengatakan kepada FoxNews.com bahwa serikat tidak akan terpengaruh dan mereka tidak yakin bahwa hakim di Philadelphia Court of Common Pleas akan memaksa para anggota serikat untuk kembali bekerja.

Menurut Jamie Horwitz, juru bicara Transport Workers Union Local 234 mengatakan, “Mereka bicara manis-manis, tapi hanya fokus pada Selasa nanti. Kami belum pernah mendengar apapun dari mereka hingga beberapa saat lalu."

Ada kekhawatiran di kalangan Partai Demokrat seandainya para pemilih kehilangan waktu ke TPU sehingga merugikan capres dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, yang mengandalkan kemenangan mutlak di kota itu agar memenangkan negara bagian Pennyslvania.

Kota Philadelphia adalah ibukota negara bagian Pennsylvania. Negara bagian itu memiliki 20 electoral votes yang diperebutkan. Seorang capres Demokrat selalu menang pemilu di negara bagian itu sejak 1992 saat Bill Clinton mencuri kemenangan dari Partai Republik.

Sara Mullen, wakil direktur di American Civil Liberties Union of Pennsylvania mengatakan kepada The Christian Science Monitor, "Sejumlah pemilih akan mengalami kesulitan pergi ke TPU, terutama kaum lansia dan orang dengan kebutuhan khusus."