Australia Akan Punya 6 Perdana Menteri dalam 6 Tahun?

Liputan6.com, Canberra - Punya enam kepala pemerintahan dalam enam tahun? Kedengarannya janggal, namun itu bisa saja terjadi di negara tetangga dekat Indonesia, Australia.

Negeri Kanguru, pada 2 Juli nanti akan menggelar pemilihan umum nasional. Pesta demokrasi ini merupakan yang pertama sejak 2013.

Pemilu tahun ini sangat menarik. Pasalnya, partai tengah-kanan Liberal, akan berupaya mati-matian untuk mempertahankan kekuasaannya dari kelompok oposisi tengah-kiri, Partai Pekerja.

Menurut jajak pendapat terakhir, Partai Liberal yang dipimpin Perdana Menteri Malclom Turnbull patut waspada. Sebab, mereka hanya unggul begitu tipis dari Partai Pekerja yang dikomandani, Bill Shorten.

Dan, jika Shorten menang, maka sejarah baru tercipta di Australia. Pemimpin oposisi ini akan jadi PM ke-6 Australia dalam 6 tahun terakhir.

Sejak 2010, Australia memang kerap berganti Kepala Pemerintahan. PM saat ini, Malclom Turnbull belum genap satu tahun ada di kursi penting tersebut.

Pada September lalu, Partai Liberal setuju memecat PM sebelumnya Tony Abbott dan menggantinya dengan Turnbull. Sebelum digulingkan, popularitas Abbott turun drastis akibat beberapa masalah termasuk pemberian gelar Ksatria Order of Australia kepada anggota Kerajaan Inggris Pangeran Philip.

Bukan pertama kali pergantian kekuasaan terjadi dalam waktu begitu singkat. Pergantian itu, dimulai pada 2010 saat Julia Gillard menggulingkan Kevin Rudd.

Rudd kembali mengambil kekuasaan dari Gillard -- yang memerintah selama 3 tahun. Namun, Rudd musti menelan pil pahit.

Belum lama berkuasa, Partai Pekerja kalah dari Partai Liberal. Kekalahan ini secara otomatis membuat Rudd harus menyerahkan tampuk kekuasaan ke Tony Abbott -- yang kemudian dilengserkan Malclom Turnbull.

Fakta pergantian PM yang cepat di Australia, menurut Direktur Institut Jajak Pendapat Lowy, Alex Oliver, menunjukkan adanya gejala masalah yang sama dengan demokrasi di negara Barat lain. Termasuk di Inggris dan Amerika Serikat.

"Tidak ada debat soal Uni Eropa dan Donald Trump belum tentu jadi Presiden. Namun, terutama di Barat kita melihat tantangan secara global yang sama," ujar Oliver seperti dikutip dari CNN, Rabu (29/6/2016).