Terungkap, 24 Ribu PNS di Nigeria Ternyata 'Hantu'

Liputan6.com, Abuja - Pemerintah Nigeria menghentikan pembayaran gaji untuk hampir 24 ribu pegawai yang ternyata 'pekerja hantu' -- tercatat sebagai pegawai namun tak terlihat di kantor, menyusul hasil audit yang menguak bahwa mereka sebenarnya tak nyata.

Langkah yang diambil Kementerian Keuangan Nigeria tersebut menghemat dana sekitar US$ 11,5 juta atau Rp 154 miliar per bulan.

Seperti dikutip dari BBC, Senin (29/2/2016), audit tersebut adalah bagian dari kampanye antikorupsi yang dilakukan Presiden Muhammadu Buhari, yang baru menjabat tahun lalu.

Korupsi dan mismanajemen sudah lama jadi tantangan untuk pertumbuhan Nigeria. Pemerintah berjanji untuk memotong biaya di tengah pelambatan ekonomi.

Nigeria adalah negara dengan perekonomian terbesar di Afrika, sekaligus penghasil minyak utama. Namun, keuangan negara tersebut menghadapi banyak tekanan di tengah anjloknya harga minyak.

Nigeria juga mengalami inflasi yang terus naik, pasar saham yang melemah, dan pelambatan pertumbuhan ekonomi selama lebih dari satu dekade.

Audit karyawan dilakukan pada Desember lalu, menggunakan data biometrik dan verifikasi nomor rekening perbankan untuk mengidentifikasi pemiliknya.

Data tersebut kemudian dicocokkan dengan daftar penerima gaji. Audit tersebut menguak bahwa nama karyawan penerima gaji tak sama dengan identitas dalam rekening bank.

Juga terungkap sejumlah pegawai menerima gaji dari banyak sumber.

"Ada yang namanya berbeda dengan data rekening di mana gaji ditransfer," kata sumber kepada Punch.

"Itu bisa berarti dua hal, pegawai menerima gaji dari dua sumber atau mereka adalah pekerja 'hantu'."

Karena mencurigakan, sebanyak 23.846 pegawai diberhentikan pembayaran gajinya. Demikian diungkap penasihat kementerian keuangan seperti dikutip dari Reuters.

Sejumlah bank juga diawasi pemerintah federal karena diduga punya andil dalam skema penipuan tersebut. Sebab, penyelidik menemukan lebih dari 300 rekening dari beberapa PNS dibuka pada hari yang sama dan semuanya tak aktif.

Pengecekan berkala dan teknik audit elektronik akan dilakukan untuk mencegah penipuan jenis baru.

Para pejabat mengatakan, penghematan dari kegiatan antikorupsi akan membantu Nigeria menangani krisis dan mencegah PHK.