Punya 7 Anak, Keluarga Kena Denda Miliaran Rupiah

Liputan6.com, Shanghai - Sejak tahun 1981 lalu, Tiongkok memiliki kebijakan satu keluarga satu anak. Perautran ini bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk, guna membantu terlaksananya sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Namun, sebuah keluarga di Beijing memiliki anak lebih banyak dari yang ditetapkan pemerintah-- yakni enam orang anak. Imbasnya, mereka harus membayar denda senilai 700.000 Yuan (Rp. 1.49 miliar).

Menurut situs Shanghaiist, pasangan yang tinggal di distrik Tongzhou tersebut mendapatkan anak pertama pada tahun 1984. Tiga dari mereka cukup beruntung masuk dalam sistem hukou --sertifikat pendaftaran rumah tangga Tiongkok, sementara keempat lainnya tidak terdaftar.

Sebuah dokumen dirilis tahun lalu oleh penduduk setempat dan komisi perencanaan keluarga, mengungkapkan bahwa keluarga harus membayar denda sebesar 700 ribu yuan. Untuk keempat anak yang tidak mendapatkan hukou. Denda dihitung berdasarkan pendapatan tahunan penduduk kota di tahun 2012, termasuk biaya  keterlambatan.

Zhang Zelong, anak ketiga yang mendapat hukou-nya pada bulan Juli, mengungkapkan bahwa empat dari mereka harus putus sekolah. Dua anak termuda, yang masih SD juga terancam harus berhenti sekolah.

"Tanpa pendidikan memadai, saya hanya bisa mendapat pekerjaan di pabrik kecil," ungkap Zhang

Sementara adik perempuan Zhang juga tidak mendapat hukou, dan tidak bisa mendapatkan surat nikah. Artinya, anak-anaknya akan berhadapan dengan masalah sama yang telah menghantui keluarga mereka selama bertahun-tahun.

"Adik saya cerai karena ini, dan sekarang ia mengidap depresi," ungkap Zhang.

Seorang anggota dewan lokal menyatakan, bahwa keluarga sudah kerap diwanti-wanti mengenai denda. Bagaimanapun, otoritas lokal menutup mata atas masalah si keluarga.

"Jarang melihat ada enam anak dalam satu keluarga. Orangtuanya harus bertanggung jawab mengenai ini," ungkap Hou Dongmin, dosen di Universitas Renmin, Tiongkok.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah melakukan usaha melonggarkan aturan hukum perencanaan keluarga. Bertujuan untuk menghindari terjadinya 'bom waktu demografis'. Artinya, jika hukum ini terus diterapkan, dalan beberapa dekade, Tiongkok akan mengalami peningkatan populasi manula. (Ikr/Rcy)