Sukses

Jurus Kemlu Cegah Nama Indonesia Tercoreng Isu Papua

Liputan6.com, Jakarta - Masalah Papua masih menjadi isu krusial yang terus dibahas di dunia internasional. Meski, terkadang informasi mengenani Papua tidak tepat dengan fakta sebenarnya.

Bahkan akibat informasi tidak akurat mengenai Papua, nama baik Indonesia sedikit terganggu. Namun, permasalahan kurang tepatnya informasi di wilayah itu, saat ini sudah ditemukan solusinya.

Dalam rapat Kepala Perwakilan Republik Indonesia (Keppri), para peserata rapat yang adalah duta besar, konsulat jenderal dan Konsulat Indonesia di seluruh dunia sepakat untuk memulai kelompok kerja untuk menangani isu-isu Papua.

"Di Kemlu akan dibentuk suatu kelompok kerja khusus untuk menangani isu-isu Papua. Perkembangan Papua," ujar Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu RI Darmansjah Djumala, di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Kelompok kerja seperti ini, sebelumnya sudah pernah ada di Kementerian Polhukam. Namun, dipastikan Dubes Djumala Pokja di Kemlu dan Polhukam sama sekali tidak terkait.

"Namanya pokja, kelompok kerja atau bahasa Inggrisnya working group. Apakah ini menggantikan desk Papua di Kemenkopolhukam? There is nothing to do (tidak ada hubungannya)," sambung dia.

Pokja inisiatif Kemlu ini, lanjut Djumala, sangat lah penting. Sebab Kemlu sudah saatnya mempunyai pokja yang menyaring, menyalurkan, mendiseminasi informasi.

"Tugas utamanya adalah melakukan manajemen informasi di dalam isu-isu terkait Papua," ujar Darmansjah.

Bukan cuma Pokja, soal maraknya pergerakan kelompok separatisme Papua yang mencari dukungan di luar negeri, Kemlu juga sudah punya resep penangkalnya.

"Caranya, dan ini bukan cara baru, adalah mengadakan engangemet (pendekatan). Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang menarik jarak," sambung dia.

"Engagement kepada siapa? Kepada semua instrumen yang bisa menyebarkan informasi, kepada kelompok-kelompok yang bisa membentuk opini, kepada media, politisi dan bahkan kepada kelompok yang menamakan dirinya sebagai perwakilan separatis," beber Darmansjah.

Ditambahkannya, terobosan-terobosan tersebut nantinya pengaplikasiannya akan transparan. Sebab, saat sekarang adalah era keterbukaan, era globalisasi.

"Kita tidak bisa lagi menjaga jarak, harus engangement. Kita harus melakukan strategi seperti itu," pungkas Darmansjah. (Tnt/Ein)

Artikel Selanjutnya
Dubes RI Minum Teh Bersama PM Australia, Ini yang Dibahas
Artikel Selanjutnya
PKS Minta Presiden Jokowi Beri Pernyataan Tegas soal Rohingya